Gubernur Kaltim Kena Hak Angket, Anggota DPR: Kepala Daerah Lain Harus Belajar

JAKARTA, AFU.ID - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menegaskan bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, harus menjadi peringatan serius bagi seluruh kepala daerah di Indonesia.

Khozin menekankan pentingnya bagi para pemimpin daerah untuk memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat.

Langkah politik DPRD Kaltim ini diambil menyusul gelombang protes publik terhadap sejumlah kebijakan Rudy Mas'ud yang dinilai kontroversial.

Khozin menyarankan agar para kepala daerah lebih memprioritaskan tata kelola keuangan daerah demi kemaslahatan warga.

"Kepala daerah baiknya fokus pada penguatan fiskal di daerahnya masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Khozin di Jakarta, Rabu (7/5/2026).

Khozin mencatat bahwa fenomena penggunaan hak angket terhadap kepala daerah hasil Pilkada 2024 sudah terjadi dua kali. Sebelum menyasar Rudy Mas'ud, mekanisme serupa juga pernah diterapkan terhadap Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo.

Ia menjelaskan bahwa Hak Angket merupakan instrumen pengawasan legal yang dimiliki DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan aturan tersebut, hak ini berfungsi untuk mengusut kebijakan strategis pemerintah daerah yang diduga menabrak regulasi.

"Untuk penyelidikan terhadap kebijakan Pemda Provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Khozin.

Oleh karena itu, Khozin meminta setiap kepala daerah untuk bekerja lebih optimal dalam menangani masalah fundamental, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga pemerataan infrastruktur.

Persoalan di Kalimantan Timur sendiri memuncak ketika aliansi massa menggelar unjuk rasa di kantor DPRD setempat.

Para demonstran menuntut transparansi dan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui tiga poin utama, audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemprov Kaltim, penghentian praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta penguatan fungsi pengawasan oleh legislatif. (*)