Jakarta, AFU.ID - Realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari target APBN, tumbuh tinggi 34,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pertumbuhan itu terutama didorong program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bansos, dan pencairan THR. Namun, terjadi kontraksi belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar 4,9 persen.
Ini menandakan adanya ketidakseimbangan antara ambisi program pusat dan dukungan fiskal ke daerah.
Meski Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kinerja APBN “amat aman” dengan defisit 0,70 persen terhadap PDB, realitasnya menunjukkan tekanan yang semakin nyata.
Pendapatan negara memang membaik, terutama dari pajak yang tumbuh 22,1%, tetapi belanja yang agresif telah menghasilkan defisit Rp180,4 triliun di lima bulan pertama.
Surplus keseimbangan primer Rp58,6 triliun memberikan sedikit ruang bernapas, namun pertanyaan besar tetap muncul: apakah pola belanja yang masif ini berkelanjutan, atau justru akan membatasi fleksibilitas fiskal ke depan di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan domestik?
Laporan itu disampaikan Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6/2026). Kata dia, realisasi tersebut tumbuh 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Bagus, artinya sesuai dengan target ya, kita selalu ingin mempercepat belanja mencapai Rp1.365,4 triliun,” kata dia.
Secara rinci, belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.059,3 triliun atau 33,6 persen dari pagu APBN. Realisasi belanja pemerintah pusat tumbuh 52,6 persen secara tahunan.
Belanja pemerintah pusat mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) yang tercatat Rp517,7 triliun. Realisasi ini didorong oleh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial, serta pencairan tunjangan hari raya (THR).
Sementara, belanja non-K/L mencapai Rp541,6 triliun. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh pembayaran manfaat pensiun, subsidi, serta kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.
Adapun komponen lain berupa belanja transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp306,1 triliun atau mengalami kontraksi 4,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Defisit Anggaran
Tetapi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencetak defisit sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Mei 2026.
“Lima bulan pertama, (defisit APBN) 0,7 persen. APBN kita amat aman,” katanya.
Dia mengatakan tren positif kinerja APBN ditopang oleh performa pendapatan negara, khususnya penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai, yang terus menunjukkan perbaikan.
Secara keseluruhan, pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year-on-year/yoy).
Komponen penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp958,2 triliun, yang ditopang oleh serapan pajak. Penerimaan pajak terserap senilai Rp834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy).
Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh moderat 0,7 persen (yoy) dengan nilai Rp123,8 triliun.
“Jadi, ada perbaikan yang signifikan, di pajak utamanya, dibandingkan kondisi tahun lalu. Tahun lalu pertumbuhan pajaknya negatif, sekarang positif. Mungkin nanti akan 20 persen lebih. Kami dorong ke atas, diiringi dengan perbaikan di perpajakan,” ujar Menkeu.
Adapun komponen penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhimpun sebesar Rp226,4 triliun atau tumbuh 19,9 persen (yoy).
Dengan kinerja itu, keseimbangan primer mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, yang mengindikasikan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja dan utang.
“Yang penting lagi, surplus keseimbangan primernya Rp58,6 triliun. Sudah positif lagi. Artinya, anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya,” kata Purbaya.
Meskipun APBN disebut masih “amat aman”, realitas belanja negara yang tumbuh agresif 34,4 persen di tengah defisit Rp180,4 triliun semakin menekan ruang fiskal Indonesia.
Angka TKD yang justru kontraksi dan ketergantungan tinggi pada program-program prioritas pusat, pemerintah kini memiliki fleksibilitas yang lebih sempit untuk menghadapi gejolak ekonomi ke depan.
Jika tren belanja masif ini tidak diimbangi dengan disiplin yang lebih ketat dan peningkatan pendapatan yang berkelanjutan, risiko pelebaran defisit dan beban utang di paruh kedua tahun 2026 akan semakin nyata. Stabilitas fiskal jangka menengah semakin terancam. (ANT/EER)
