Jakarta, AFU.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke depan tidak lagi menggunakan metode uji sampel (sampling), melainkan memeriksa seluruh laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara menyeluruh.
"Hal ini, agar potret akuntabilitas di Jawa Barat menjadi lebih optimal dan komprehensif," kata pria yang akrab disapa KDM tersebut dalam keterangan di Bandung, Jumat.
Dedi mengatakan, walau dari hasil audit BPK Pemprov Jabar sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-15 kali secara berturut-turut, pemeriksaan populasi secara penuh oleh lembaga itu sangat krusial guna menyisir kelemahan administratif yang belum terjangkau, salah satunya pada tata kelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Semoga WTP yang diberikan itu jadi cerminan kinerja efektif Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pembangunan. Dan semoga kita tidak hanya puas pada WTP, tetapi juga pada kepuasan publik serta kualitas pembangunan yang dirasakan masyarakat," ucap dia.
Selain perluasan cakupan audit, Dedi menaruh harapan besar agar BPK dapat mengambil peran sebagai fasilitator rekonsiliasi finansial antara Pemprov Jabar dengan Kementerian Keuangan.
Langkah ini mendesak dilakukan akibat terhambatnya arus kas daerah yang dipicu oleh keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sepanjang tahun 2025.
"Pemprov Jabar punya kewajiban membayar dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pemerintah pusat. Tetapi pemerintah pusat juga punya kewajiban membayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum terbayarkan kepada pemerintah daerah. Semoga bisa dilakukan rekonsiliasi sehingga utang kita juga menjadi piutang dan catatan APBD bisa ditutup dengan baik," kata dia.
Menurut KDM, ketidakpastian transfer pusat berimbas pada penundaan pembayaran kepada pihak ketiga atau kontraktor di daerah. Padahal, dari sisi realisasi pendapatan asli daerah, Jabar dinilai relatif memenuhi target.
"Kalau memang sudah ada SK Menteri Keuangannya sekian, maka kami berharap konsisten sampai Desember. Yang terjadi pada 2025, dana tersebut justru dibayarkan menjelang kontraktor harus dibayarkan sehingga mengalami penundaan," tuturnya.
Menanggapi harapan dan catatan fiskal tersebut, Anggota BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi mendukung penuh komitmen Pemprov dan DPRD Jabar dalam mengawal penyelesaian rekomendasi penataan administrasi, termasuk pembenahan tenaga administrasi sekolah yang mengelola dana BOS.
"Saya ingin menegaskan bahwa penggunaan APBD yang efektif dan efisien sangat penting karena setiap Rupiah yang dialokasikan mencerminkan pekerjaan publik dan harapan masyarakat," ucap Bobby. (ANT/EER)
