Antara Idealisme dan Pragmatisme, Pemerintah-Parpol ‘Adu Argumen’ Soal Usulan Kaderisasi Capres

JAKARTA, AFU.ID — Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) wajib berasal dari hasil kaderisasi partai politik (parpol) memicu diskusi mendalam terkait masa depan rekrutmen politik nasional.

Kendati usulan tersebut bertujuan memperkuat integritas kepemimpinan, respons parpol dan pemerintah menunjukkan adanya benturan antara idealisme organisasi dengan realitas lapangan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golongan Karya (Golkar), Muhammad Sarmuji, memberikan catatan bahwa kewajiban kaderisasi jangan sampai membatasi hak warga negara di luar struktur parpol yang mempunyai potensi kepemimpinan.

Muhammad Sarmuji menekankan pentingnya fleksibilitas bagi setiap parpol agar tetap kompetitif dalam mencari sosok pemimpin nasional.

“Tentang bacapres (bakal calon presiden, red) dan bacawapres (bakal calon wakil presiden, red), KPK mesti paham bahwa yang ingin kita rekrut ini adalah calon pemimpin bangsa,” ungkapnya pada Kamis, (23/4/2026).

“Orang-orang terbaik harus kita beri ruang untuk bisa menjadi calon presiden dan calon wakil presiden,” sambung Sekjen Partai Golkar ini.

Muhammad Sarmuji menyampaikan bahwa keberadaan kader internal memang menjadi prioritas, tapi kualitas figur eksternal tak boleh diabaikan begitu saja dalam mekanisme demokrasi.

“Kalau ada kader partai sebagai calon itu lebih baik, tetapi jika calon presiden atau cawapres terbaik ada di luar parpol, terbuka juga untuk bisa dicalonkan,” tuturnya.

Sekjen Partai Golkar ini menilai bahwa proses rekrutmen politik tetap dalam koridor tugas parpol.

Hambatan Sistemik dan Tantangan Pembiayaan

Di sisi lain, Bima Arya Sugiarto selaku Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Wamendagri RI) memandang usulan tersebut sebagai tujuan yang mulia bagi setiap institusi politik.

Hanya saja, Ia secara kritis memaparkan bahwa tantangan besar terletak pada lemahnya dukungan sistemik bagi parpol untuk menjalankan fungsi kaderisasi secara mandiri.

“Ya, itu dambaan semua partai, ingin mencetak kadernya menjadi pemimpin di semua tingkatan termasuk tingkat tertinggi, yaitu presiden,” paparnya pada Jumat, (24/4/2026).

Bima Arya menyoroti bahwa tanpa adanya reformasi terhadap aspek fundamental seperti pembiayaan dan regulasi pemilu, kewajiban kaderisasi akan sulit terwujud secara ideal.

“Tapi kan sebetulnya bukan hal yang mudah, itu terkait dengan persoalan pembiayaan, edukasi, sistem politik, dan sistem pemilu (pemilihan umum, red),” ucapnya.

“Jadi, bagaimana kita bisa membangun sistem sama-sama supaya ada insentif bagi partai-partai bisa membangun kadernya, kita senang kalau kader itu dari partai politik,” tambahnya.

Mencari Formulasi di Tengah Skeptisisme

Pemerintah sendiri menyatakan keterbukaannya untuk menelaah usulan KPK, sekalipun belum memberi kepastian mengenai implementasi regulasinya.

Wamendagri Bima menekankan perlunya kolaborasi antarlembaga untuk merumuskan kebijakan yang tak hanya ideal di atas kertas, tetapi juga aplikatif.

“Tapi caranya seperti apa, nah ini harus kita pelajari duduk bersama-sama untuk menajamkan itu begitu,” pungkasnya. (ADR/FAD)