JAKARTA AFU.ID — Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak menargetkan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan pangan.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia ,Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan sebagian besar dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) justru dibangun di daerah yang memiliki prevalensi ketidakcukupan pangan di bawah 15 persen.
“Ini kan artinya tidak sesuai dengan tujuan awal MBG. Jadi saya berharap, karena ini datanya dari pemerintah sendiri, itu sebaiknya jadi acuan untuk meningkatkan kualitas implementasi MBG, apalagi di tengah situasi dimana pemerintah juga punya keterbatasan fiskal,” kata Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Selasa.
Dalam SMBC Indonesia Economic Forum 2026, ia menunjukkan hasil riset Harvard mengenai sebaran SPPG di 485 kabupaten/kota dengan membandingkan data Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Per Kabupaten/Kota Tahun 2025 dari BPS dan data jumlah SPPG dari BGN per 1.000 anak penerima manfaat di setiap kabupaten/kota.
Menurut riset tersebut, Kota Kediri, Kota Metro, Kota Blitar, dan Kota Magelang memiliki proporsi SPPG per 1.000 anak penerima manfaat di atas 0,6, dengan masing-masing prevalensi ketidakcukupan pangan sebesar 9,94 persen, 8,96 persen, 8,16 persen, dan 12,36 persen.
Sementara Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Deiyai keduanya memiliki proporsi jumlah SPPG mendekati 0, dengan prevalensi ketidakcukupan pangan masing-masing menembus 43,15 persen dan 48,28 persen.
Burhanuddin mengatakan, kondisi tersebut memicu adanya kecemburuan antarkelompok masyarakat, terutama di kalangan masyarakat dengan pendapatan rendah, seperti yang terlihat pada survei yang dilakukan oleh Indikator Politik. Publik menilai program tersebut seharusnya ditargetkan hanya untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dalam survei yang diselenggarakan oleh pihaknya tersebut, tingkat persetujuan (approval) masyarakat terhadap penyelenggaraan MBG masih di atas 50 persen, tapi tingkat kepuasan menurun.
“Justru di kalangan yang merasa pendapatannya rendah itu yang paling tidak setuju MBG. Dalam ilmu politik, ada yang disebut dengan istilah teori deservingness (merasa berhak). Jadi orang miskin itu merasa ‘Kamilah yang paling berhak mendapatkan MBG, kenapa yang kaya dapat?’,” jelasnya.
Persetujuan masyarakat juga semakin rendah seiring dengan peningkatan kelompok usia dari peserta survei. Selain itu, tingkat kepuasan terhadap program MBG juga rendah di kalangan masyarakat yang menganggap anggarannya terlalu besar sehingga membebani fiskal pemerintah.
Senada dengan Burhanuddin Muhtadi, Ekonom senior Raden Pardede menyoroti anggaran MBG yang dinilai terlalu besar dan menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Padahal, lanjut dia, program tersebut bisa memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat, termasuk perbaikan gizi serta peningkatan aktivitas ekonomi.
Ia mengatakan, MBG berpotensi memberikan efek pengganda (multiplier effect) di sektor pertanian, peternakan, makanan dan minuman, hingga logistik.
“Tentu harapan kita adalah bahwa dia (program MBG) harus dilakukan secara efisien dan efektif. Tidak ada (pemborosan) macam-macam. Tidak ada harga kaos kaki yang mahal, contohnya itu,” ujar Raden Pardede. (ANT/RAI)
