Eks Pejabat Pajak Muhammad Haniv Ditahan KPK, Terima Gratifikasi Rp20 Miliar dari Dana Sponsor Fashion Show

JAKARTA, AFU.ID — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Provinsi Banten Muhammad Haniv ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (19/8/2026). Penahanan itu buntut dari penetapan Haniv sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pada 25 Febuari lalu.

Selama menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta, Haniv diduga telah menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan perbuatan yang berlawanan dengan kewajibannya. “Hal itu dilakukan untuk kepentingan dirinya dan usaha anaknya,” ujar Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK, Achmad Taufik Husein.

Modus perbuatan yang bertentangan itu bermula ketika Haniv meminta para perusahaan mencairkan dana sponsorship fashion show ke rekening atas nama anaknya berinisial FP pada tahun 2016. Permintaan tersebut dilakukan melalui email kepada beberapa perusahaan Wajib Pajak (WP) di Jakarta dan luar Jakarta.

Sejumlah perusahaan tersebut akhirnya mengirimkan uang sponshorship langsung ke rekening anak Haniv. “Bahwa total uang yang diterima dari beberapa perusahaan WP Jakarta lebih kurang mencapai Rp400 Juta dan perusahaan di luar WP Jakarta lebih kurang sebesar Rp300 Juta,” ungkap Taufik.

Haniv juga diduga menerima gratifikasi lain berupa Valuta Asing (Valas) melalui perantara berinisial BSA. “HNV kemudian mendapatkan instrumen deposito sebesar Rp10 miliar,” kata Taufik. Penerimaan gratifikasi tersebut disebut diterima Haniv sepanjang priode 2014-2022.

Tak hanya itu, pada priode 2013-2018, HNV juga menerima gratifikasi yang valas dari sejumlah perusahaan. “Valas tersebut telah ditukarkan ke beberapa money changer dengan total nilai sebesar Rp10 miliar,” pungkas Taufik. Total dari penerimaan valas tersebut mencapai Rp20,7 miliar.

Haniv yang juga mantan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus tahun 2015 – 2018 tersebut disangkakan telah melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.  Ia ditahan 20 hari ke depan terhitung 19 Agustus sampai 7 September 2026. (NAD)