Minta Sponsor Fashion Show Anak ke Wajib Pajak, Eks Kakanwil Pajak Ditahan KPK atas Gratifikasi Rp20,7 Miliar

JAKARTA, AFU.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhamad Haniv, dalam kasus dugaan gratifikasi. Haniv ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Rabu (19/08/2026). KPK menyebut total gratifikasi yang diduga diterima Haniv untuk kepentingan pribadi mencapai Rp20,7 miliar.

Plh Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan Haniv ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 19 Agustus hingga 7 September 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK. “KPK melakukan penahanan terhadap HNV untuk 20 hari pertama,” kata Taufik.

KPK menduga Haniv memanfaatkan jabatan, pengaruh, dan koneksinya untuk kepentingan pribadi serta usaha anaknya. Salah satu peristiwa yang diungkap penyidik terjadi pada 2016 ketika Haniv disebut mengirim surat elektronik kepada bawahannya yang menjabat kepala kantor. Isi surat tersebut meminta agar dicarikan sponsor untuk kegiatan fashion showatas nama anaknya berinisial FP.

Menurut KPK, permintaan sponsor kemudian diteruskan kepada sejumlah perusahaan yang berstatus wajib pajak, baik di Jakarta maupun luar Jakarta. Sejumlah perusahaan merespons dengan mengirimkan uang sponsor langsung ke rekening anak Haniv. KPK mencatat penerimaan dari perusahaan wajib pajak di Jakarta sekitar Rp400 juta dan perusahaan di luar Jakarta sekitar Rp300 juta.

“Di mana permintaan itu ditujukan kepada beberapa perusahaan di Jakarta ataupun di luar Jakarta, yang merupakan Wajib Pajak,” ujar Taufik. KPK menilai perbuatan tersebut berkaitan dengan jabatan Haniv dan diduga bertentangan dengan kewajibannya sebagai pejabat pajak.

Selain perkara sponsor, KPK juga menduga Haniv menerima gratifikasi dari sejumlah pihak sepanjang periode 2014 hingga 2022. Penerimaan tersebut antara lain berbentuk valuta asing yang disebut disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Dari rangkaian perkara yang didalami penyidik, nilai gratifikasi untuk kepentingan Haniv disebut mencapai Rp20,7 miliar.

Haniv telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 25 Februari 2025. Ia disangka melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. KPK masih melanjutkan penyidikan untuk mendalami aliran dana dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. (RHU)