Nadiem Makarim Bandingkan Penahanannya dengan Febrie Adriansyah, Sebut Sarat Kriminalisasi

JAKARTA, AFU.ID — Perbedaan perlakuan dalam proses penahanan dua terpidana kasus korupsi kembali menjadi sorotan. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim membandingkan proses hukum yang ia jalani dengan penahanan yang dialami mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Nadiem menyoroti fakta Febrie tidak dikenakan borgol maupun rompi tahanan saat Kejaksaan Agung (Kejagung) menahannya di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cabang Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Kondisi itu dinilai berbeda jauh dengan perlakuan terhadap dirinya, yang saat ditahan langsung dikenakan borgol dan rompi tahanan.

"Tentunya bagi kami yang mengalami proses kriminalisasi ini tidak ada, tidak ada rompi atau borgol ya," kata Nadiem di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, Rabu (5/8/2026). Nadiem menyebut perbedaan perlakuan ini bukan satu-satunya hal yang ia keluhkan. Ia turut terang-terangan mendapat perbedaan perlakuan lainnya.

Perbedaan lainnya yang turut ia alami adalah tidak diberi kesempatan untuk melakukan doorstop atau menyampaikan keterangan kepada media sebelum penahanan dilakukan. Lebih jauh, ia menegaskan proses penahanannya berlangsung tanpa didukung bukti konkret. Termasuk tidak ditemukannya aliran dana dalam sejumlah kasus yang menurutnya merupakan bentuk kriminalisasi terhadap dirinya.

Kilas Balik Kasus Nadiem

Sebagai informasi, dalam perkara pengadaan Chromebook ini, Nadiem Makarim dijatuhi vonis 10 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Selasa, 30 Juni lalu. Selain pidana penjara, hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp1 miliar kepada Nadiem. Apabila denda tersebut tidak dibayar, hakim memerintahkan penyitaan harta benda miliknya. Jika nilai penjualan aset dari hasil lelang tidak mencukupi, denda akan diganti dengan hukuman kurungan badan selama 190 hari.

Majelis Hakim Purwanto menyebut selain pidana badan dan denda, Nadiem juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara senilai lebih dari Rp809 miliar. Lebih jauh, majelis hakim menyebut, jika Nadiem tidak memiliki aset yang cukup untuk melunasi uang pengganti tersebut, hakim menetapkan hukuman kurungan tambahan selama 5 tahun. Majelis hakim turut memerintahkan agar Nadiem tetap berada dalam tahanan.

Diketahui terdapat beberapa hal yang memberatkan posisi Nadiem. Pertama, perbuatan terdakwa dinilai bertentangan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, hakim menyoroti posisi Nadiem selaku menteri yang seharusnya menjadi teladan, namun justru menyalahgunakan kewenangan jabatannya.

Ketiga, perbuatan tersebut dinilai dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar serta berdampak luas terhadap penyelenggaraan pendidikan, khususnya bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal memberatkan keempat, majelis menyebut kondisi ekonomi Nadiem yang sangat berkecukupan, sehingga tidak ada alasan kebutuhan ekonomi yang mendorongnya melakukan perbuatan tersebut.

Di sisi lain, hakim juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan hukuman Nadiem. Pertama, Nadiem belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya. Kedua, ia bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan berlangsung. Ketiga, Nadiem sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang berkontribusi dalam inovasi pendidikan dan teknologi di Indonesia. (NAD)