JAKARTA, AFU.ID — Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tidak bisa lagi membagikan bantuan buku ke masyarakat pada 2026 imbas pemangkasan anggaran yang sangat drastis. Kepala Perpusnas Aminudin Aziz mengungkapkan kondisi ini dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Program pembagian buku ke desa, taman baca masyarakat, lembaga pemasyarakatan (lapas), hingga puskesmas yang sebelumnya berjalan dengan baik dan mendapat sambutan positif dari masyarakat, kini terpaksa disetop total karena ketiadaan dana. Aminudin menyebut seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan literasi ikut terganggu akibat kondisi anggaran yang menyusut tajam.
Ia juga mengeluhkan Perpusnas yang kini tak lagi bisa menjalankan program literasi secara masif seperti tahun-tahun sebelumnya. "Pekerjaan terkait literasi jadi terganggu," kata Aminudin dalam rapat tersebut.
Aminudin menjelaskan, anggaran Perpusnas pada 2026 hanya sebesar Rp377,9 miliar, nyaris separuh dari pagu tahun 2025 yang mencapai Rp721 miliar, meski anggaran 2025 itu sendiri sebelumnya juga sempat mengalami efisiensi. Ia menyebut program inisiatif pembagian buku yang sempat digagas Perpusnas pada 2024-2025 dengan skema satu lokasi mendapat seribu buku, kini tidak lagi bisa dijalankan sama sekali lantaran tidak ada anggaran yang tersisa untuk kegiatan tersebut.
"Ini kan disambut dengan sangat luar biasa," ujarnya, merujuk pada respons masyarakat terhadap program bantuan buku yang sempat berjalan.
Selain program bantuan buku, Aminudin menyebut dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk pembangunan, renovasi gedung, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), hingga pengadaan perlengkapan meubelair bagi perpustakaan daerah juga tidak bisa disalurkan tahun ini.
Kondisi ini terjadi meski sejumlah daerah disebutnya terus mengeluhkan kebutuhan tersebut kepada Perpusnas. "Tidak ada uangnya," tegas Aminudin.
Rp300 Miliar Ludes untuk Gaji, Sisa Anggaran Literasi Kian Menipis
Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemangkasan anggaran Perpusnas ini tercatat sebagai penurunan paling drastis dalam enam tahun terakhir, setelah sebelumnya pagu lembaga tersebut relatif stabil dan sempat meningkat sejak 2023. Sejumlah laporan menyebut nilai anggaran tahun ini bahkan lebih rendah dibandingkan masa efisiensi pada periode pandemi Covid-19.
Dari pagu Rp377,9 miliar tersebut, sebagian besar disebut sudah terserap untuk kebutuhan gaji dan operasional pegawai, sehingga hanya menyisakan ruang fiskal yang sangat tipis untuk program-program layanan publik lainnya.
Sebagai dampak lanjutan dari efisiensi ini, Perpusnas sebelumnya juga sempat menghentikan sementara pengadaan koleksi buku baru, mengalihkan sejumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan kepustakawanan dari luring menjadi daring, serta menerapkan skema kerja dari mana saja (Work From Anywhere) secara bergilir bagi sebagian pegawai guna menekan biaya operasional seperti listrik dan internet.
Gangguan pada aplikasi baca digital iPusnas yang sempat dikeluhkan publik pada awal 2026 turut dikaitkan sejumlah pengguna dengan kondisi efisiensi anggaran ini, meski pihak Perpusnas menegaskan gangguan tersebut murni bagian dari proses penguatan sistem keamanan aplikasi, bukan akibat langsung pemangkasan dana. Perpusnas sebelumnya telah mengajukan permohonan tambahan anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto senilai Rp644,6 miliar agar sejumlah program prioritas literasi nasional tetap dapat berjalan pada tahun ini. (NAD)
