JAKARTA, AFU.ID - Gelombang pemadaman listrik bergilir secara berturut-turut melanda Pulau Jawa, Madura dan Bali dalam sepekan terakhir. Keluhan masyarakat riuh dari berbagai penjuru, mulai dari sebagian wilayah Jabodetabek, Cianjur di Jawa Barat, Semarang di Jawa Tengah, hingga Madura di Jawa Timur, serta Bali. Aliran listrik yang mati secara bergantian dengan durasi beragam ini mulai memicu keresahan mengenai keandalan energi di sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali).
Di balik gelapnya pemadaman tersebut, berembus isu miring di industri komoditas. Muncul spekulasi kuat di kalangan pelaku pasar bahwa pemadaman ini dipicu oleh krisis pasokan batu bara di sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) akibat kebijakan penolakan dan pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) oleh pemerintah.
Di pasar berembus kabar bahwa pemerintah memotong kuota produksi batubara secara drastis hingga 40%-70% demi menjaga harga komoditas batu bara dan nikel di level tinggi di pasar internasional. Strategi menahan suplai global ini disinyalir agar pemerintah bisa meraup pendapatan negara yang lebih besar dari pajak royalti.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap sejumlah alasan pemangkasan kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2026. Mulai dari menyeimbangkan harga global hingga keberlanjutan pasokan.
Menurut Bahlil, saat ini banyak pengusaha yang terbiasa menggenjot produksi hingga maksimal jauh di atas kebutuhan konsumsi. Karenanya, kebiasaan ini harus diubah demi keberlanjutan.
“Saya katakan ‘bos negara ini bukan milik kita saja, ada anak cucu kita’. Kalau memang belum laku dengan harga baik, ya jangan dulu kita produksi secara masif. Kasih tinggallah anak cucu kita ini,” ujar Bahlil
Pemangkasan yang dimulai sejak Januari lalu tersebut, memang cukup bikin gerah para pengusaha pertambangan batu bara. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA) Gita Mahyarani mengatakan, pemangkasan itu berpotensi mengganggu kelangsungan usaha pertambangan.
Menurutnya, berdasarkan laporan anggota, angka produksi yang ditetapkan saat ini jauh dibawah angka persetujuan RKAB 3 tahunan, maupun pengajuan RKAB tahunan 2026 yang telah tahap evaluasi 3 serta realisasi produksi 2025. “Dengan pemangkasan produksi yang signifikan dan bervariasi pada kisaran 40 hingga 70 persen,” ujarnya.
Pemotongan sebesar itu, ujar dia, dapat bmenempatkan skala produksi perusahaan di bawah skala keekonomian dan dalam jangka panjang, bisa berdampak pada kelayakan usaha dan kesinambungan operasional.
Isu yang beredar, perusahaan sebesar Grup Sinar Mas (PT Berau Coal, PT Bumi Sumber Swarna dan lainnya), terpangkas kuota produksinya dari sekitar 55 juta ton pada tahun 2025 menjadi hanya disetujui sekitar 11 juta ton pada tahun 2026. Dari jatah 11 juta ton tersebut, perusahaan wajib mengalokasikan 30% untuk kewajiban pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO) ke PLTU dan smelter lokal, sementara sisanya baru diperbolehkan ekspor.
Pemangkasan kuota produksi batu bara nasional secara drastis dalam persetujuan RKAB 2026 menjadi sekitar 600 juta ton ini, dikabarkan membuat sejumlah tambang berhenti beroperasi, bahkan memicu perumahan massal karyawan. Ditambah rumitnya sistem penjualan satu pintu, pasokan DMO ke PLTU JaMaLi disinyalir sempat seret dan menyebabkan defisit daya hingga 1.500 MW.
Dampak logistiknya, stok batu bara di hampir seluruh PLTU Jawa dikabarkan menipis ke level kritis, hanya bertahan untuk 11-12 hari operasi (HOP). Angka tersebut jauh di bawah standar aman minimal 26 hari.
Terkait isu kelangkaan batu bara sebagai penyebab pemadaman bergilir, Bahlil sendiri membantahnya. Dia menegaskan pasokan batu bara nasional berada dalam kondisi aman dan mencukupi. Ia membantah isu kelangkaan pasokan komoditas untuk sektor domestik.
"Saya sampai dengan hari ini, malam ini juga masih ada rapat sama PLN di kantor untuk membahas masalah ini. Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara itu langka enggak benar," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Bahlil, realisasi penugasan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri sudah berjalan optimal. Ia menyebut pemadaman murni diakibatkan kendala operasional pada infrastruktur pembangkit.
"Karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan PLN dan kita akan selesaikan secepatnya. Kita upayakan untuk segera tidak ada lagi pemadaman ya," jelas Bahlil.
Senada dengan sang menteri, Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, memastikan bahwa ketegangan di sektor hulu tambang tidak berdampak ke pasokan energi nasional. Informasi mengenai potensi pemadaman listrik yang meluas akibat krisis energi dinyatakan tidak benar.
"Tidak ada pasokan batu bara yang menipis yang pasti. Memang ada beberapa gangguan terkait teknis. Kita sudah berkomunikasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak berulang," kata Dwi Anggia di Kantor Kementerian ESDM.
Anggia juga menambahkan bahwa proses persetujuan RKAB yang sedang berjalan tidak mengganggu suplai. "Sejauh ini tidak ada permasalahan, apalagi Pak Menteri juga jelas menyampaikan terkait RKAB ini kan ada relaksasi bertahap ya, melihat bagaimana kebutuhan, tetap mempertimbangkan kebutuhan industri dengan kuota batubara yang tersedia ke sana. Jadi tidak ada gangguan terkait dengan pasokan atau suplai energi untuk PLN," pungkasnya.
MAR
