Sidang Korupsi DJKA, Sudewo Didakwa Terima Rp3,8 Miliar dari Proyek Kereta dan Perbaikan Jalan

JAKARTA, AFU.ID — Bupati nonaktif Pati, Sudewo, didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai total Rp3,8 miliar terkait sejumlah proyek pembangunan infrastruktur perkeretaapian di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Dakwaan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (15/6/2026).

Jaksa Penuntut Umum, Joko Hermawan, mengungkapkan uang yang diterima Sudewo berasal dari sejumlah kontraktor pelaksana proyek serta pejabat pembuat komitmen (PPK) yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan jalur kereta api di berbagai wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saat tindak pidana itu terjadi, Sudewo masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI.

Dalam dakwaan pertama, Sudewo disebut menerima suap dengan total sekitar Rp1,3 miliar sepanjang 2021 hingga 2023. Uang tersebut diberikan sebagai imbalan atas sejumlah proyek pembangunan rel kereta yang dikerjakan Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satu aliran dana berasal dari Komisaris PT Mataram Inti Konstruksi, Nur Hidayat, sebesar Rp450 juta.

Uang itu berkaitan dengan proyek jalur ganda lintas Mojokerto–Surabaya (JGMS) yang dikerjakan melalui skema kerja sama operasi (KSO). "Nur Hidayat tetap memperoleh fee sebesar Rp450 juta meski tidak melaksanakan pekerjaan dalam KSO tersebut," kata Joko, Senin (15/6). Selain itu, Sudewo juga didakwa menerima Rp200 juta dari Direktur PT Indria Putra Persada, Ferry Septha Indrianto. Uang tersebut disebut berkaitan dengan proyek jalur ganda Solo–Semarang (JGSS) 1 yang dimenangkan perusahaan tersebut.

Jaksa juga mengungkap adanya penerimaan uang sebesar Rp721 juta dari Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto. Dana itu disebut merupakan fee sebesar 0,5 persen dari nilai kontrak proyek JGSS 6 yang mencapai sekitar Rp143 miliar. Tak hanya suap, Sudewo juga didakwa menerima gratifikasi dengan nilai sekitar Rp2,4 miliar. Gratifikasi tersebut diduga masih berkaitan dengan proyek-proyek yang dikerjakan di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan.

Sebagian besar gratifikasi berupa uang tunai senilai Rp2,3 miliar yang disebut berasal dari Nur Hidayat. Selain uang, Sudewo juga didakwa menerima sebuah keris senilai Rp15 juta dari pihak yang sama. Jaksa turut mencantumkan gratifikasi berupa perbaikan jalan di depan rumah Sudewo di kawasan Kadipiro, Kota Surakarta, dengan nilai sekitar Rp150 juta. Fasilitas tersebut diduga diberikan oleh PPK proyek JGSS, Dheki Martin.

Atas perbuatannya, Sudewo didakwa melanggar ketentuan tindak pidana korupsi terkait penerimaan suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sidang akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan perkara dan pembuktian di Pengadilan Tipikor Semarang. (ANT/RAI)