AFU.id

Dituding Dalangi Kerusuhan Agustus, PDIP Gugat Total Politik dan Zulfan Lindan meski Hak Jawab Sudah Tayang

Bagikan:

Penulis: Fadhlan RobbaniReporter: Fadhlan Robbani

Ringkasan Berita

Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDI Perjuangan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Zulfan Lindan dan PT Temukan Perspektif Indonesia terkait tudingan yang mengaitkan PDIP dengan kerusuhan Agustus 2025, meskipun hak jawab telah ditayangkan oleh media Total Politik. Gugatan ini dilatarbelakangi oleh klaim yang dianggap merugikan nama baik PDIP, serta ketidakpatuhan Total Politik terhadap rekomendasi Dewan Pers terkait permintaan maaf dan klarifikasi. Dalam gugatannya, BBHAR menuntut penghapusan video, permintaan maaf terbuka, dan kerugian imateriil.

Dituding Dalangi Kerusuhan Agustus, PDIP Gugat Total Politik dan Zulfan Lindan meski Hak Jawab Sudah Tayang
Logo Partai PDI Perjuangan. (Foto: PDIP)

JAKARTA, AFU.ID – Tim hukum Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDI Perjuangan membawa sengketa terkait tudingan kerusuhan Agustus 2025 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meski hak jawab partai telah ditayangkan Total Politik. Gugatan perdata diajukan karena BBHAR menilai hak jawab tersebut belum disertai pelaksanaan seluruh rekomendasi Dewan Pers, terutama permintaan maaf dan penautan klarifikasi dengan konten asal.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), gugatan didaftarkan Abdul Rohman, kader PDIP sekaligus anggota tim hukum BBHAR, pada 23 Juni 2026. Perkara tercatat dengan nomor 712/Pdt.G/2026/PN JKT.SEL dan telah memasuki tahap mediasi. Zulfan Lindan menjadi tergugat pertama, sedangkan PT Temukan Perspektif Indonesia selaku perusahaan yang menaungi Total Politik tercatat sebagai tergugat kedua. Arie Putra dan Budi Adiputro dicantumkan sebagai turut tergugat.

Perkara itu bermula dari pernyataan Zulfan dalam tayangan Total Politik yang dinilai mengaitkan PDIP dengan kerusuhan demonstrasi pada Agustus 2025. Pernyataan tersebut juga menyinggung klaim bahwa sejumlah keinginan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah dipenuhi Presiden Prabowo Subianto, mulai dari pengembalian Wisma Yaso, pemberian dana Rp200 miliar untuk rumah Presiden pertama RI Soekarno, hingga amnesti bagi Hasto Kristiyanto.

Baca Juga

BBHAR membantah seluruh klaim tersebut. Menurut BBHAR, tidak pernah ada permintaan Megawati kepada Prabowo mengenai Wisma Yaso maupun dana Rp200 miliar. Persoalan hak keuangan dan administratif Soekarno, menurut BBHAR, harus ditempatkan sebagai kebijakan negara, bukan permintaan pribadi Megawati.

Sementara pemberian amnesti kepada Hasto merupakan hak prerogatif presiden yang diatur konstitusi. “Pernyataan yang menempatkan PDI Perjuangan seolah-olah sebagai dalang atau pihak di balik kerusuhan Agustus merupakan pernyataan yang sesat, tidak berdasar, dan sangat merugikan nama baik partai,” kata Rohman, Rabu (15/7/2026).

Tuntut Penghapusan Video dan Hak untuk Dilupakan

Dalam petitumnya, Rohman meminta majelis hakim menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, beriktikad buruk karena tidak mematuhi rekomendasi Dewan Pers, serta mencemarkan nama baik penggugat melalui informasi yang disebut tidak sesuai fakta. Para tergugat juga dituntut menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada penggugat dan memuatnya di seluruh platform media nasional. Khusus kepada PT Temukan Perspektif Indonesia, penggugat meminta seluruh video yang berkaitan dengan perkara tersebut dihapus.

Penggugat turut meminta penetapan hak untuk dilupakan atau right to be forgotten. Penetapan itu nantinya disampaikan kepada platform pemberitaan daring, mesin pencari, media cetak, dan media elektronik agar konten yang disengketakan tidak lagi dapat ditemukan. Selain itu, penggugat Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000 untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan permohonan maaf. Sebelum gugatan diajukan, Total Politik telah memuat bantahan PDIP melalui artikel berjudul “PDIP Bantah Klaim Zulfan Lindan soal Permintaan Khusus Megawati ke Prabowo” pada 25 Februari 2026.

Baca Juga

Total Politik juga menayangkan video YouTube berjudul “Zulfan Lindan Jawab PDIP soal Permintaan Megawati ke Prabowo: Sudah Saya Jelaskan ke Ahmad Basarah!”. Sengketa tersebut kemudian diproses Dewan Pers. Melalui Surat Penyelesaian Pengaduan Nomor 596/DP/V/2026 tertanggal 5 Mei 2026, Dewan Pers memberikan sejumlah rekomendasi yang harus dijalankan Total Politik.

BBHAR mengirimkan naskah hak jawab melalui surat Nomor 016/EX/DPP/V/2026 pada 12 Mei 2026. Dewan Pers selanjutnya menerbitkan surat Nomor 730/DP/K/VI/2026 pada 4 Juni 2026. Dalam surat itu, Total Politik diminta menayangkan hak jawab paling lambat 2x24 jam tanpa tambahan pernyataan redaksi maupun narasumber lain. Penyuntingan diperbolehkan sepanjang tidak mengubah makna dan substansi.

Total Politik juga diminta memuat permintaan maaf kepada BBHAR dan masyarakat serta menghubungkan hak jawab dengan konten yang diadukan. Setelah gugatan didaftarkan, Dewan Pers menerbitkan penilaian lanjutan pada 24 Juni 2026. Dewan Pers mengakui hak jawab telah ditayangkan melalui situs dan YouTube, tetapi menyatakan rekomendasi belum dilaksanakan secara lengkap. “Media Teradu totalpolitik.com wajib melaksanakan seluruh keputusan Dewan Pers, karena pada prinsipnya keputusan/rekomendasi Dewan Pers merupakan keputusan yang bulat dan utuh sehingga harus dilaksanakan seluruhnya,” demikian Surat Dewan Pers Nomor 858/DP/K/VI/2026. (FAD)

Berita Terkait

Pilihan Redaksi

Lihat Indeks Berita