JAKARTA, AFU.ID - Gelombang protes besar membanjiri jalan-jalan utama di Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Ribuan warga turun ke jalan sejak Jumat (3/7/2026) hingga Sabtu (4/7/2026) hari ini. Mereka membawa berbagai poster tuntutan mempertanyakan kapan konflik bersenjata akan berakhir dan mendesak pemerintah mengevaluasi serta menarik pasukan militer non-organik dari tanah Papua.
Aksi unjuk rasa yang dimotori oleh Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya ini, dipicu oleh rentetan kasus kekerasan mematikan dalam dua bulan terakhir. Puncaknya dalam sepekan terakhir yang menewaskan pemuka agama, pemuda, hingga seorang ibu hamil beserta bayi di dalam kandungannya.
Berdasarkan laporan lembaga swadaya pemantau konflik, Human Rights Defender (HRD) Papua, serta kesaksian warga dan otoritas setempat, kejadian pertama berlangsung pada 29 Juni 2026. Saat itu terjadi penembakan terhadap penginjil Elianus Agimbau dan rombongan gereja
Elianus Agimbau (20 tahun), seorang penginjil Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Kampung Jenetapa, pamit ke pihak keluarga untuk pergi ke Distrik Sugapa guna mengurus pencairan dana kampung bersama adiknya, Sandi Agimbua. Sepupu korban, Melky Agimbau, menuturkan, saat tiba di pangkalan ojek Kampung Mbamogo, sekumpulan pasukan TNI diduga menghujamkan tembakan ke arah mereka.
Sandi berhasil selamat setelah melompat ke tebing dan bersembunyi di hutan. Jasad Elianus baru ditemukan warga pada Rabu (1/7/2026) di semak-semak dalam kondisi mengenaskan. Di tubuhnya terdapat lima luka tembak, luka sayatan, dan satu telinga putus.
Di hari yang sama, sebuah mobil yang membawa rombongan gereja ditembaki dengan empat peluru di Kampung Titigi, Sugapa. Rombongan tersebut baru pulang mengambil material untuk pembangunan jembatan program pemerintah pusat. Dua warga, Daud dan Kiko Hagismijau, terluka dalam insiden ini.
Penumpang mobil, Pastor Dekanat Moni Puncak, Yanuarius Yance Yogi, menyatakan kegeramannya. "Kami lagi buat proyek jembatan, program pemerintah pusat. Tapi kami ditembaki peluru oleh TNI. Tugas TNI apa di sini sebenarnya, melindungi atau menembaki masyarakat sipil?" ketus Pastor Yance.
Kekerasan masih berlanjut pada 1 Juli 2026. Seorang pemuda asal Kampung Mamba, Okto Sani Tigau, ditemukan tewas dengan beberapa luka tembak dan jejak penyiksaan di dekat Pos Satgas TNI Rajawali. HRD Papua menuding korban disiksa sebelum dieksekusi yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan.
Puncaknya adalah pada tanggal 2 Juli 2026. Tragedi kemanusiaan kembali terjadi di Kampung Wandoga, Sugapa. Melkiana Duwitau, seorang ibu yang tengah hamil 7 bulan (32 minggu), tewas setelah sebutir peluru tajam menembus dinding rumah adat (honai) miliknya dan mengenai bagian bahu. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit untuk operasi darurat, nyawa Melkiana dan bayi di dalam kandungannya tidak tertolong.
Atas rentetan peristiwa kekerasan tersebut, saling klaim terjadi antara pihak keamanan dan organisasi masyarakat sipil terkait status para korban. Juru Bicara Koops Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, membantah tuduhan penyiksaan warga sipil. Wirya menyatakan tindakan prajurit telah sesuai ketentuan hukum dan menuduh Okto Tigau berstatus sebagai kombatan yang bergabung dalam milisi TPNPB (Organisasi Papua Merdeka). Tuduhan ini langsung disanggah oleh HRD Papua yang menegaskan Okto murni warga sipil.
Terkait tewasnya Melkiana Duwitau, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna mengeluarkan rilis resmi pada Sabtu (4/7/2026). Ia menjelaskan, pada Kamis malam terjadi gangguan tembakan dari OPM pimpinan Peles Tigau dari tiga titik berbeda ke arah Koramil Sugapa. "Selama rangkaian kejadian tersebut, personel Satgas TNI tidak melakukan tembakan balasan. Kondisi hujan, kabut tebal, dan jarak pandang terbatas membuat personel memilih menempati posisi perlindungan (stelling)," ujar Wirya.
TNI menyatakan peluru yang menewaskan korban berasal dari kelompok OPM, mengingat posisi rumah korban berada dekat dengan titik gangguan tembakan pertama OPM dan sangat jauh dari pos TNI. Sementara untuk kasus Pendeta Elianus dan Pastor Yance, pihak Koops Habema tidak memberikan tanggapan.
Rangkaian kekerasan ini dinilai tidak berdiri sendiri. Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP), Latifah Anum Siregar, menilai ada pola sistematis di balik operasi militer di episentrum konflik Papua. "Targetnya untuk melemahkan masyarakat sipil karena ada investasi di situ, yaitu Blok Wabu. Jadi benar-benar rakyat dibuat lemah, enggak ada tokoh-tokoh atau anak muda yang nanti menjadi pemimpin masyarakat sipil untuk mengadvokasi hak-hak mereka," kata Latifah seperti dikutip BBC News Indonesia.
Kondisi darurat ini memantik reaksi keras dari berbagai pejabat publik dan lembaga tinggi negara. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan keprihatinan mendalam atas gugurnya Pendeta Elianus. "Saya minta Panglima TNI dan Kapolri untuk mengendalikan anggotanya yang bertugas di Papua," tegas Pigai.
Ketua Komnas HAM Papua, Frits Bernard Ramandey, mengecam keras kekerasan terhadap warga sipil sebagai pelanggaran HAM dan hukum humaniter internasional. "Kami meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keamanan dan prosedur tetap aparat TNI dan satuan keamanan lainnya di Papua," tuntut Frits.
Sementara, Bupati Intan Jaya, Anser Maiseni menyatakan, daerahnya kini masuk status tanggap darurat. "Yang urusannya TNI dengan KKB, tetapi dampaknya masyarakat kami yang tidak bersalah jadi korban. Kami pemerintah maupun TNI-Polri wajib melindungi masyarakat yang ada di Intan Jaya. Kalau masyarakat saya korban, saya merasa rugi kehilangan satu nyawa," pungkasnya.
MAR
