Jakarta, AFU ID — Gelombang demonstrasi mahasiswa yang terjadi berturut-turut dalam beberapa hari terakhir turut menyeret nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke pusaran polemik politik nasional. Di tengah tuntutan mahasiswa yang beragam, mulai dari penghentian atau evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), protes kenaikan harga BBM, hingga kritik terhadap tata kelola pemerintahan yang dinilai kurang transparan.
PDIP yang sebelumnya masih ambigu kini semakin menunjukkan sikap vokal mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Spekulasi mengenai keterlibatan PDIP dalam aksi mahasiswa menguat setelah munculnya isu mobil Toyota Fortuner yang digunakan eks Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto.
BEM Bersatu menduga kendaraan tersebut terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan tokoh militer dan politik yang pernah terkait dengan tim pemenangan Ganjar Pranowo-PDIP pada Pilpres 2024. Kehadiran beberapa kader PDIP dalam forum-forum diskusi yang selaras dengan tuntutan mahasiswa semakin memperkuat spekulasi tersebut.
Meski demikian, PDIP secara tegas membantah tudingan ini. Juru Bicara PDIP Guntur Romli menegaskan bahwa partainya tidak terlibat, tidak mendanai, dan tidak memfasilitasi aksi mahasiswa. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga menekankan bahwa mahasiswa tidak bisa diperintah, seraya menyebut tuduhan itu absurd dan tidak berdasar.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana menilai sikap PDIP sebagai strategi klasik partai besar yang kalah pilpres: menjaga jarak untuk mengkritik tanpa memikul tanggung jawab eksekutif, sambil mempertahankan akses parlemen. "Ini fleksibel, tapi berisiko terlihat plin-plan di mata publik," ujarnya.
Dalam wawancara eksklusif dengan AFU ID pada Senin (22/6/2026), dua politisi dari partai koalisi pemerintah, Irma Suryani Chaniago dari Partai Nasdem dan Ahmad Doli Kurnia Tanjung dari Partai Golkar memberikan pandangan mereka mengenai sikap politik PDIP dan konsep "partai penyeimbang" yang diusung.
Keduanya sama-sama sepakat, bahwa sikap politik sebuah partai harus tegas, meski keduanya memaklumi jika apapun keputusan partai. Ketegasan sikap tidak bukan hal yang dilarang dalam demokrasi, asalkan bersikap konstruktif dan membangun. Terlebih dalam kondisi ekonomi Indonesia yang menuntut parpol bersikap lebih dewasa.
Nasdem: PDIP Bagus Jadi Oposisi, Tapi Harus Tegas
Politisi Nasdem, Irma Suryani Chaniago, menegaskan bahwa partainya menghormati keputusan masing-masing partai dalam menentukan sikap politik. Namun, ia menyoroti ambiguitas posisi yang dinilai membingungkan.
"Secara definisi saja bahwa setiap partai politik yang ada di pemerintahan, siapa yang benar-benar oposan, siapa yang bukan, siapa yang penyeimbang atau bukan," ujar Irma.
Menurut Irma, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, posisi oposisi dan penyeimbang memiliki perbedaan mendasar. Ia menilai Indonesia berada dalam sistem yang "masih banci"—antara presidensial dan parlementer—karena keputusan anggaran tetap berada di parlemen.
"Oposisi itu harus berada di luar, melakukan kritik terhadap pemerintah secara clear, bahkan yang bagus juga disalahin," tegasnya. Sementara itu, "dalam perspektif penyeimbang, dia bisa bikin solusi juga mengkritisi."
Irma secara blak-blakan menyatakan pandangan pribadinya: "PDIP itu sangat bagus kalau oposisi tapi tidak bagus kalau di pemerintahan." Ia menjelaskan bahwa sebagai sesama teman, ia ingin menyampaikan bahwa PDIP adalah aset bangsa sebagai partai besar, sehingga tidak salah jika orang berharap banyak terhadap PDIP dalam mengelola pemerintahan.
"Pemerintah yang terlalu absolut pasti diktator," ujarnya mengingatkan.
Terkait posisi Nasdem sendiri, Irma menjelaskan bahwa partainya ikut menjadi bagian pemerintahan meskipun tidak ada di kabinet. "Diinstruksikan di parlemen, kalau bagus kasih solusi." Ia mencontohkan di Komisi IX, Nasdem mendukung penuh program pemerintah namun berkali-kali mengkritik tata kelola dan mendorong adanya kontrol dari luar, termasuk dari akademisi.
Irma menyoroti program Makan Bergizi Gratis sebagai contoh kebijakan yang niatnya baik namun menghadapi masalah implementasi. "Bayangkan percepatan pembangunan SPPG tidak berbanding lurus dengan kecepatan menyelesaikan masalah. Ini bukan makan kenyang, ini makan bergizi, tujuannya bagus sekali," katanya.
Ia menekankan perlunya penjelasan yang hitam-putih dari PDIP. "Jangan di satu sisi bicara penyeimbang, tapi di sisi lain sikapnya oposan, meski pun itu tidak haram. Bagaimana duduk bersama, kalau satu bilang A satu kali bilang B."
"Saya sudah jelas," tegas Irma. "Kalau dia mengaku oposan, jadilah yang tegas. Kalau jadi penyeimbang, konstruktif, solutif, jadi tidak ambigu."
Golkar: Sikap PDIP Sudah Jelas
Berbeda dengan Irma, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung justru menilai sikap PDIP sudah jelas. Menurutnya, PDIP telah berkali-kali menyatakan di semua level—bahkan di kongres—bahwa mereka berada di luar pemerintahan.
"Menurut saya itu clear," ujar Doli.
Doli menjelaskan bahwa dalam sistem presidensial, tidak ada oposisi secara resmi. "Harusnya memang sikap PDIP itu clear saja, kalau ada di luar pemerintahan, kalau ada kebijakan yang bagus ya didukung. Kalau tidak tepat ya tidak tepat."
Mengenai istilah "penyeimbang", Doli mengungkapkan bahwa konsep ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Akbar Tanjung saat Partai Golkar berada di posisi serupa. Namun, ia mengakui bahwa fungsi penyeimbang menjadi hilang ketika ada wakil presiden dari partai yang bersangkutan.
"Apa yang mau diseimbangkan?" tanya Doli retoris, merujuk pada kritik yang dilontarkan Sekjen Golkar Sarmuji sebelumnya.
Terkait hubungan baik antara Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dikhawatirkan membikin kabur sikap politik PDIP, Doli menilai hal itu tidak masalah. "Dalam konteks bersatu dalam melawan apapun. Di luar maupun di dalam semuanya untuk kepentingan negara dan Indonesia," jelasnya.
Doli juga menyoroti pentingnya mekanisme otokritik, baik dari dalam maupun luar pemerintahan. "Kita melihat ada program yang kira-kira kalau diterusin lebih besar mudaratnya, kita nggak bicara ke luar, kita sampaikan di dalam, bagi koalisi. Ini cara koalisi menyampaikan kritik."
Ia mendorong PDIP untuk tidak ragu-ragu dalam bersikap. "PDIP nggak usah ragu-ragu juga, ya bersikaplah seperti itu. Itu juga sama mulianya. Teman-teman koalisi juga jangan terlalu memaksa."
Mengenai program MBG yang menjadi sorotan, Doli menegaskan bahwa ide dasarnya berasal dari Presiden Prabowo. "Dia salah satu presiden itu selain punya keinginan punya kemampuan, ini tukang baca dan menulis. Mazhabnya clear, sosialisme, makanya programnya buat rakyat: sekolah rakyat, MBG, niatnya baik."
Namun, Doli mengakui adanya masalah di lapangan. "Kalau ada problem di lapangan, satu mungkin ini baru pertama, tambah membuat menyimpang niat baik presiden tidak diteruskan oleh pelaksana di lapangan."
Terkait mengapa Golkar tidak terlibat di program MBG, Doli menjelaskan bahwa "yang bias itu karena ada orang yang niat ambil keuntungan secara personal, ada kekuatan politik yang ingin mengambil keuntungan. Jadi tidak linier."
Sorotan Doli yang paling tajam adalah mengenai peran Ketua DPR Puan Maharani. Ia mempertanyakan mengapa Ketua DPR dari PDIP ini jarang terlihat dan posisinya kurang jelas. "Dibilang tidak aktif ada, tapi yang sering komunikasi ke mana-mana kan wakilnya. Itu kan simbolnya, karena dia pemenang pemilu," ujarnya.
Doli menilai bahwa diamnya ketua DPR bisa dimaknai dalam dua cara: "dalam posisi menegaskan di luar pemerintahan, atau dikategori membiaskan." Ia mendorong PDIP untuk menegaskan sikap dan memfungsikan kelompoknya di DPR sebagai kelompok yang kritis.
"Yang tidak boleh adalah, pandangan publik itu ditunggangi untuk mengganggu pemerintahan," tegas Doli. Ia mengingatkan bahwa konsolidasi yang lebih maju diperlukan, dan jika masih bisa didialogkan, sebaiknya dilakukan.
"Atas nama rakyat, malah merugikan rakyat. Ini soal APBN," pungkasnya.
Beda tapi Senada
Irma Suryani Chaniago dari Nasdem cenderung mengkritik ambiguitas PDIP dan mendorong ketegasan, baik sebagai oposisi maupun penyeimbang, dengan catatan bahwa oposisi lebih cocok bagi PDIP. Sementara Ahmad Doli Kurnia Tanjung dari Golkar menilai sikap PDIP sudah jelas, namun menyoroti perlunya konsistensi dalam praktik, terutama terkait simbol kepemimpinan di parlemen.
Keduanya sepakat bahwa PDIP, sebagai partai besar, memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi dan melakukan check and balances. Perbedaan utama terletak pada bagaimana peran itu seharusnya dijalankan, apakah sebagai oposisi frontal, penyeimbang konstruktif, atau sesuatu di antaranya.
Menanggapi berbagai sentilan tersebut, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menilai tudingan yang diarahkan kepada partainya tidak tepat dan menunjukkan kegelisahan politik dari parpol pendukung pemerintah.
"Jika ada partai yang tidak nyaman dengan situasi politik saat ini, silakan keluar dari pemerintahan. Tidak perlu membuat isu aneh dan menyeret-nyeret PDI Perjuangan. Ini bukan cara berpolitik yang elegan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat justru membalikkan kritik dengan menyindir partai-partai yang kalah Pilpres namun bergabung ke dalam pemerintahan.
Ketua DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengajak seluruh elite politik untuk menunjukkan kedewasaan, kejernihan berpikir, serta konsistensi sikap. "Kritik sebaiknya disampaikan dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan cara yang membuat keadaan makin panas," ujarnya.
Polemik ini tampaknya masih akan terus bergulir, dengan PDIP tetap pada pendiriannya sebagai partai penyeimbang, sementara partai-partai koalisi terus mempertanyakan konsistensi dan kontribusi nyata partai banteng tersebut di luar pemerintahan. (EER)
