JAKARTA, AFU.ID - Tuntutan masyarakat termasuk yang disuarakan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI agar pemerintah menghentikan program Makan Bergisi Gratis (MBG) tampaknya bakal berakhir seperti angin lalu. Pasalnya, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, Badan Gizi Nasional (BGN) tetap mendapatkan porsi anggaran jumbo, yang utamanya untuk melaksanakan program MBG.
BGN dipatok memegang alokasi belanja terbesar mengalahkan kementerian dan lembaga strategis lainnya. Berdasarkan dokumen RAPBN 2027 yang dipaparkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, BGN mengantongi anggaran sebesar Rp240,2 triliun dari total belanja negara yang mencapai Rp4.097,2 triliun. "Sekitar Rp 240 triliun untuk MBG," kata Purbaya saat konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Angka fantastis tersebut bahkan menempatkan BGN di posisi teratas daftar 10 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar, melampaui Kementerian Pertahanan (Rp189 triliun) dan Kepolisian RI (Rp139,2 triliun). Besarnya alokasi dana BGN ini memicu sorotan tajam karena dinilai memakan porsi signifikan dari sektor lain.
Purbaya mengungkapkan, anggaran MBG senilai Rp240 triliun tersebut mencakup sekitar 29,23% dari total anggaran belanja pendidikan tahun 2027 yang dirancang sebesar Rp820,9 triliun. Pengalihan pos anggaran pendidikan yang cukup besar untuk BGN tetap berjalan di tengah dinamika hukum pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026.
Dalam anggaran pendidikan 2027, pemerintah pusat masih memanfaatkan sebagain dana pendidikan untuk program MBG yang ditujukan kepada 60,6 juta penerima. Di luar itu, anggaran pendidikan yang tersisa, ditujukan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 22,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 1,1 juta mahasiswa, serta tunjangan profesi guru (TPG) non PNS untuk 1,3 juta guru.
Selebihnya adalah untuk pembangunan 7 sekolah unggul Garuda, renovasi sekolah dan madrasah sebanyak 12.215 unit, hingga pembangunan 100 sekolah rakyat dan operasional 166 sekolah rakyat. Ada pula yang ditujukan untuk bantuan operasional sekolah (BOS) sebanyak 54,2 juta siswa, BOP PAUD 6,3 juta peserta didik, TPG ASN Daerah 1,7 juta guru di daerah, Tamsil ASN Daerah untuk 20,7 ribu guru di daerah, BOP 148 museum dan taman budaya, serta Beasiswa LPDP.
Terkait masih digunakannya dana pendidikan untuk MBG, kajian Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkapkan, keputusan MK tersebut dinilai membuka risiko berlanjutnya pengalihan ratusan triliun rupiah dana pendidikan untuk MBG pada periode 2026–2027. Pengalihan ini berdampak langsung pada terhambatnya pembenahan fasilitas sekolah di Indonesia, mengingat sekitar 49,5% ruang kelas SD dan 42,7% ruang kelas SMP saat ini masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat.
Keputusan pemerintah memperbesar pasokan dana BGN juga memicu ironi di tengah rentetan insiden operasional di lapangan. Laporan CELIOS mencatat adanya kegagalan sistemik yang ditandai dengan sedikitnya 1.557 kasus dugaan keracunan makanan terkait MBG. Masalah operasional makin memuncak akibat beberapa insiden teknis di fasilitas produksi, seperti ledakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Mojokerto yang memaksa penghentian distribusi 3,600 porsi makanan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui bahwa pemerintah kini tengah melakukan perombakan dan refocusing terhadap sekitar 7.000 SPPG yang belum memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). "Kan kita ada refocusing, ada 7.000 SPPG yang sedang kita tingkatkan, yang SLHS (sertifikat laik higiene sanitasi) belum jadi ya. Kita kasih waktu yang setahun seminggu, yang di bawah setahun kita kasih perpanjangan satu minggu lagi. Kalau enggak, ya bisa ditutup," ujarnya.
Sementara, pihak BGN melalui Sekretaris Utama Lili Khamiliyah dan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menambahkan, evaluasi menyeluruh serta pembenahan tata kelola kini sedang dilakukan. Itu termasuk melakukan verifikasi ulang terhadap data 39 ribu sekolah guna memastikan standar kualitas makanan, kemasan, dan keamanan distribusi terpenuhi demi mencegah terulangnya kasus keracunan. (MAR)
