JAKARTA, AFU.ID — Wacana pelibatan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri dalam pelaksanaan program-program Badan Gizi Nasional (BGN) didasari oleh pertimbangan efisiensi anggaran, bukan alasan lain. Skema kolaborasi lintas lembaga ini dikatakan sebagai upaya menekan biaya distribusi logistik program di lapangan. Demikian yang disampaikan Kepala BGN baru, Sudaryono di Gedung BGN, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Sudaryono menyebut, koordinasi bersama aparat keamanan dapat mengeksekusi program berskala besar tanpa membengkakkan ongkos distribusi. Ia menganalogikan pengalamannya melibatkan TNI dan Polri dalam menangani kekeringan di musim kemarau. Ia mengatakan, pelibatan tersebut membuat distribusi puluhan ribu pompa air pertanian ke petani bisa dilakukan tanpa alokasi anggaran ongkos kirim. “Jadi intinya ada pada asas tujuan,” katanya.
Kemudian, ia turut menyinggung pengalamannya berdialog dengan seorang mahasiswa yang menolak menggantikan peran aparat TNI dan Polri dalam membantu program pemerintah. “Ya sudah nanti saya kerahkan mahasiswa enggak pakai gaji, mau enggak?’ Enggak mau, kan?”, katanya. Dengan begitu, ia menegaskan fokus utama BGN saat ini adalah pelaksanaan program yang tepat sasaran.
Di luar polemik pelibatan aparat, Sudaryono turut menekankan prioritas tertingginya adalah memastikan anak-anak menerima asupan gizi yang aman sekaligus menggerakkan roda ekonomi di tingkat lokal. “Jadi aman dan cukup gizi yang juga memberdayakan UMKM, petani, peternak, dan lainnya,” jelasnya.
Tak hanya itu, bahan baku yang berkualitas juga disebutnya menjadi kunci program prioritas tersebut memenuhi standar. Pasalnya, sejumlah kasus keracunan MBG sebelumnya ia katakan tidak semata soal cara pengolahan, tapi juga menyangkut kualitas bahan baku yang tidak terstandar. “Jadi intinya, bagaimana caranya semua pihak ini dapat berjalan dan terlaksana dengan baik,” pungkasnya. Namun sejumlah peneliti dan aktivis menilai alasan tersebut belum menjawab kekhawatiran soal konflik kepentingan hingga potensi penyalahgunaan wewenang aparat di lembaga sipil.
Pelibatan TNI-Polri Ini Sempat Dikritik Sejumlah Pihak
Wacana pelibatan TNI dan Polri ini nyatanya bukan tanpa polemik. Dalam kesempatan terpisah, Koordinator MBG Watch, Media Wahyudi Askar, melontarkan kritik keras terhadap pelibatan aparat dalam tata kelola program MBG. Menurutnya, persoalan MBG bukan cuma soal besarnya anggaran negara yang digelontorkan, melainkan juga menyangkut tata kelola dan potensi konflik kepentingan yang bisa menggerus kepercayaan publik.
Kritik ini bahkan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK). MBG Watch mengajukan permohonan uji materi yang menyoroti peran ganda TNI-Polri sebagai pelaksana sekaligus pengawas program MBG. Dalam permohonannya, mereka menyebut minimnya keterlibatan masyarakat sipil dalam perencanaan hingga pengawasan program membuat strukturnya kurang transparan dan akuntabel.
Polemik tak henti dari MBG Watch, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, turut mengingatkan penempatan personel TNI-Polri di luar tugas pokok mereka rawan disalahgunakan. "Polisi bukan militer, tapi polisi pegang senjata, polisi adalah alat negara," kata Zaenur. Peringatan ini muncul usai seorang Brigadir Jenderal Polri dan Kolonel TNI aktif yang bertugas di BGN ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program MBG oleh Kejaksaan Agung.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD juga angkat suara soal ini lewat kanal YouTube pribadinya, Senin pada Senin 6 Juli lalu. Ia menilai penempatan personel TNI dan Polri aktif dalam struktur BGN berpotensi melanggar undang-undang dan bahkan berdimensi pidana. Mahfud mendesak Kejaksaan Agung menelusuri aktor di balik kebijakan penempatan aparat aktif tersebut di lembaga sipil. (NAD)
