JAKARTA, AFU.ID — Usulan penambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun disampaikan Polri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (17/6/2026). Tambahan dana tersebut diajukan karena pagu indikatif tahun anggaran 2027 dinilai masih belum mampu memenuhi kebutuhan ideal organisasi.
Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan pagu indikatif Polri tahun 2027 yang telah ditetapkan sebesar Rp118 triliun masih berada di bawah kebutuhan riil institusi. Kondisi tersebut membuat Polri mengusulkan penyesuaian anggaran guna mendukung pelaksanaan program dan penguatan sumber daya organisasi.
Menurut Dedi, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebelumnya telah mengajukan kebutuhan anggaran Polri 2027 sebesar Rp178,6 triliun kepada pemerintah. Perhitungan itu kemudian mengalami penyesuaian setelah mempertimbangkan kenaikan harga BBM dan perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Hasil rasionalisasi membuat kebutuhan ideal anggaran Polri meningkat menjadi Rp184,1 triliun. Dengan pagu indikatif yang ditetapkan sebesar Rp118 triliun, masih terdapat selisih kebutuhan anggaran mencapai Rp66,1 triliun. “Pagu indikatif Polri untuk tahun anggaran 2027 masih di bawah kebutuhan ideal anggaran yang diusulkan Polri,” kata Dedi Prasetyo saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Dedi menjelaskan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk mempercepat transformasi Polri menjadi institusi yang semakin profesional. Perkembangan situasi global, regional, dan nasional menjadi salah satu dasar pengajuan tambahan anggaran tersebut. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan ancaman siber juga membutuhkan dukungan sumber daya yang lebih besar. Peningkatan kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum turut menjadi pertimbangan utama..
Dari total usulan tambahan Rp66,1 triliun, alokasi terbesar direncanakan untuk belanja modal yang mencapai Rp40,6 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana kepolisian. Belanja modal itu mencakup pengadaan kendaraan listrik untuk pelayanan masyarakat serta kendaraan khusus bagi Korps Brimob Polri.
Polri juga mengusulkan pembangunan markas kepolisian mulai tingkat polda, polres, polsek hingga pos polisi di wilayah perbatasan. Pembangunan rumah dinas anggota Polri turut masuk dalam daftar kebutuhan yang diajukan. Sebagian anggaran tersebut juga disiapkan untuk mendukung kesiapan pengamanan Pemilu 2029. Menurut Dedi, penguatan fasilitas dan perlengkapan sejak dini diperlukan agar pengamanan agenda nasional dapat berjalan optimal.
“Kiranya hasil rapat kerja ini dapat mempertimbangkan penyesuaian maupun penambahan anggaran berdasarkan usulan kebutuhan anggaran,” tutup Dedi. (ANT/RAI)
