Jakarta, AFU.ID — Alokasi anggaran pendidikan 2027 dinilai masih terlalu berat ke pembangunan infrastruktur, sementara alokasi untuk kesejahteraan guru serta mutu pendidikan seperti terabaikan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyoroti ketidakseimbangan dalam pagu indikatif anggaran yang diajukan pemerintah itu.
“Kami melihat di pagu indikatif tersebut ternyata pemerintah masih berfokus kepada sarana dan prasarana. Kesejahteraan guru belum begitu terlihat, peningkatan mutu dan kualitas siswa-siswi juga belum terlihat,” ujar Lalu Hadrian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Pagu indikatif Kemendikdasmen mencapai Rp58 triliun dengan usulan tambahan lebih dari Rp40 triliun, sementara Kemendiktisaintek Rp64 triliun plus usulan tambahan lebih dari Rp15 triliun. Namun, program penting seperti direktorat kurikulum di Kemendikdasmen bahkan mendapat alokasi nol. Komisi X mendesak pemerintah mereformulasi postur anggaran sebelum pembahasan lanjutan pada Rabu (17/6/2026).
Pakar pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dayat, menilai alokasi besar untuk program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai ratusan triliun berpotensi menggerus ruang fiskal untuk prioritas inti pendidikan.
“Jika anggaran MBG diambil dari alokasi 20 persen pendidikan, maka anggaran untuk kesejahteraan guru, riset, dan infrastruktur pendidikan menjadi kecil. Kesejahteraan guru yang belum memadai akan berdampak langsung pada mutu pembelajaran,” ujar Dayat di Surabaya, Sabtu (13/6/2026).
Meski anggaran pendidikan nasional mencapai Rp769,1 triliun pada 2026 atau 20 persen dari APBN, realisasinya belum sepenuhnya menyentuh kualitas SDM. Sekitar 74 persen guru honorer di Indonesia masih digaji di bawah Rp2 juta per bulan, bahkan ada yang hanya Rp300.000–Rp540.000. Kondisi ini memaksa banyak guru mencari pekerjaan sampingan, sehingga mengurangi fokus dan kualitas mengajar.
Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) Indonesia secara konsisten berada di peringkat rendah. Skor rendah di literasi, matematika, dan sains mencerminkan lemahnya mutu pembelajaran, yang salah satu akarnya adalah kesejahteraan dan kompetensi guru.
Rendahnya kesejahteraan guru honorer yang gajinya berkisar antara Rp300 ribu hingga Rp1,5 juta dinilai menjadi penyebab menurunnya motivasi, peningkatan stres, dan pada akhirnya menurunkan kualitas pendidikan secara nasional.
Presiden Prabowo Subianto sendiri memang gencar mendorong revitalisasi sekolah dan pembangunan sarana baru sebagai fondasi. Anggaran untuk tenaga pendidik pada 2026 naik menjadi Rp274,7 triliun dari tahun sebelumnya, termasuk tunjangan profesi bagi ratusan ribu guru non-ASN.
Namun, Komisi X DPR menilai hal itu belum cukup. “Kebutuhan-kebutuhan dasar menjadi prioritas yang harus kita tuntaskan bersama,” tegas Lalu Hadrian. Dia juga menyoroti masih adanya program layanan dan peningkatan mutu yang mendapat alokasi nol meski sarana prasarana membengkak.
Amanat Konstitusi, 20 Persen APBN Wajib untuk Pendidikan
Senada, Fraksi Partai Golkar MPR RI menekankan bahwa anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar 20 persen pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan daerah (APBD) harus benar-benar dipergunakan untuk kepentingan pendidikan.
"Anggarannya, sih, memang 20 persen, tapi penggunanya tidak semua ke pendidikan. Ini yang kami akan suarakan terus agar 20 persen itu murni ke pendidikan," kata Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng di Tangerang Selatan, Banten, Senin.
Pernyataan itu disampaikan Mekeng merespons isu kesejahteraan guru honorer atau nonaparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, persoalan kesejahteraan guru berakar dari anggaran. Dalam hal ini, ia mengingatkan amanat Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal tersebut mengatur bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Namun, Mekeng menyatakan dalam penerapannya saat ini, anggaran pendidikan belum sepenuhnya murni digunakan untuk fungsi pendidikan.
"Program-program (pemerintah) yang lain kami setuju, tidak masalah, tapi jangan ambil dari anggaran pendidikan sehingga masalah-masalah yang diteriakkan oleh guru-guru honorer itu bisa diselesaikan, fasilitas, sekolah-sekolah yang rusak itu bisa diselesaikan kalau anggarannya ada," katanya.
Pada 2026, anggaran pendidikan RI mencapai Rp769,1 triliun, dengan fokus utama pada perbaikan infrastruktur, kesejahteraan guru, dan program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti pada Kamis (11/6/2026) menyampaikan beberapa capaian dan target strategis pendidikan.
Pada program revitalisasi infrastruktur sekolah, pemerintah telah merevitalisasi 16.167 satuan pendidikan sepanjang tahun 2025. Untuk tahun 2026, pemerintah menganggarkan Rp14 triliun guna merevitalisasi 11.744 satuan pendidikan, ditambah perbaikan pada 60.000 satuan lainnya. Dengan demikian, total mencapai 71.744 satuan pendidikan yang akan tersentuh program ini.
Program tersebut menggunakan pola swakelola yang melibatkan sekitar 1,1 juta tenaga kerja lokal dengan durasi proyek antara tiga hingga delapan bulan. Pendekatan ini sekaligus mendorong perekonomian daerah, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Selain itu, pemerintah juga meluncurkan program Sekolah Nasional Terintegrasi sebanyak 100 unit tahun ini sebagai model sekolah unggulan non-asrama dengan standar yang lebih tinggi.
Di bidang kesejahteraan dan kompetensi guru, pemerintah menaikkan tunjangan profesi guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan, dengan penyaluran langsung ke rekening masing-masing guru setiap bulan.
Alokasi untuk Tunjangan Profesi Guru non-ASN mencapai Rp11,5 triliun, sementara total anggaran tunjangan khusus guru di wilayah 3T dan berbagai skema bantuan lainnya melampaui Rp14 triliun.
Untuk peningkatan kualifikasi, program beasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi guru yang belum memiliki gelar D4 atau S1 ditingkatkan secara signifikan, dari 12.500 penerima pada 2025 menjadi target 150.000 guru pada 2026.
Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program dengan alokasi terbesar, yakni Rp223,5 triliun melalui
Badan Gizi Nasional. Hingga 10 Juni 2026, program ini telah menjangkau 43 juta peserta didik atau sekitar 80,7 persen dari total murid di Indonesia.
Di samping itu, pemerintah juga melakukan transformasi digital pendidikan melalui distribusi Interactive Flat Panel (IFP) sebanyak 288.865 unit yang telah dilakukan pada 2025, untuk mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. (EER)
