JAKARTA, AFU.ID- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai pilar pemenuhan gizi nasional justru membawa dampak sistemik yang membuat sektor pendidikan Indonesia babak belur. Berdasarkan kajian mendalam terbaru bertajuk “Babak Belur Pendidikan Indonesia karena MBG” yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Selasa (18/6/2026), kebijakan ini tidak hanya menggerogoti anggaran, tetapi juga menyita waktu belajar siswa, membebani tenaga pengajar, dan mengancam keselamatan peserta didik.
Laporan yang disusun oleh Isnawati Hidayah dan Media Wahyudi Askar ini menguraikan tiga aspek utama yang mengalami kerusakan paling parah akibat implementasi MBG. Pertama, terkait pembegalan Anggaran dan Infrastruktur Sekolah yang TerbengkalaiPada perencanaan tahun 2027, program MBG diperkirakan menyedot dana hingga Rp240 triliun, atau mengambil porsi sekitar 29,3% dari total anggaran pendidikan nasional.
"Pengalihan dana skala besar ini berisiko tinggi menghentikan perbaikan fasilitas sekolah yang krusial," kata Isnawati Hidayah dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi Afu.id.
Data CELIOS mengungkapkan kondisi riil infrastruktur pendidikan Indonesia yang sangat memprihatinkan. Untuk Sekolah Dasar (SD), sekitar 49,5% ruang kelas mengalami kerusakan ringan hingga sedang, dan 10,8% berada dalam kondisi rusak berat. Kemudian, untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), tingkat kerusakan ruang kelas mencapai 42,7%. SMA dan SMK, sekitar sepertiga dari total ruang kelas di tingkat ini juga tercatat dalam kondisi rusak.
"Pengorbanan anggaran pendidikan demi menambal program MBG dinilai sangat tidak seimbang dengan manfaat yang dihasilkan," jelas Isnawati.
Kedua, adalah terkait hilangnya waktu belajar dan guru terbebani karena mendadak jadi "tenaga logistik". CELIOS mencatat, selain anggaran, MBG secara nyata merampas waktu pembelajaran efektif. "Guru yang seharusnya fokus mengajar kini dialihfungsikan menjadi penerima makanan, pengawas distribusi, pengurus ompreng, hingga pembersih makanan sisa," kata Media Askar.
Berdasarkan kalkulasi CELIOS terhadap tiga skenario dampak harian, pada skenario rendah, MBG memangkas waktu belajar 13 menit/hari (setara 48 jam/tahun atau 2,1 minggu sekolah hilang). Pada skenario tengah, program MBG memangkas waktu belajar 36 menit/hari (setara 132 jam/tahun atau 5,9 minggu sekolah hilang). Kemudian pada skenario tinggi, program MBG memangkas waktu belajar hingga 68 menit/hari.
"Dalam skenario ini, guru kehilangan waktu mengajar hingga 249 jam per tahun, yang setara dengan 55,5 hari sekolah atau 11,1 minggu pembelajaran hanya untuk mengurus logistik MBG," papar Media.
Ketiga, adalah masalah terancamnya keselamatan siswa dan terjadinya kegagalan akuntabilitas. Kegagalan operasional MBG, dinilai CELIOS, telah memicu krisis keselamatan pangan yang nyata di lingkungan sekolah. Laporan mendokumentasikan bahwa sejak pelantikan Sudaryono sebagai Kepala BGN saja, setidaknya terdapat 1.557 korban dugaan keracunan terkait MBG. Insiden besar mencakup dugaan keracunan 707 siswa dan guru di SMKN 6 Semarang pada akhir Juli 2026.
Meskipun Badan Gizi Nasional (BGN) sempat menghentikan sementara program pada 15 Juni 2026 dan menjanjikan audit menyeluruh terhadap dapur/Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga kini tidak ada dokumen hasil audit yang dibuka kepada publik. "Publik justru disuguhkan perombakan kepemimpinan BGN sebanyak tiga kali dalam dua bulan dan retorika ekspansi pembentukan 13.000 SPPG baru," jelas Isnawati.
Dokumen CELIOS menyoroti implikasi dari Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026. Putusan ini dinilai membuka risiko terus berlanjutnya pengalihan dana ratusan triliun rupiah dari pos pendidikan ke program MBG sepanjang periode 2026–2027. "Putusan MK itu, eharusnya tidak dibaca sebagai kemenangan, tapi lebih tepat dibaca sebagai penundaan yang dilegalkan," tegas Media Askar.
Pasalnya, dengan pemberlakukan penuh baru pada tahun 2028, maka dalam dua tahun ini yaitu selama 2026 dan 2027, penggerogotan anggaran pendidikan tetap berjalan. "Dan yang publik terima sebagai gantinya adalah kunjungan lapangan dan konferensi pers," jelas Media.
CELIOS menilai, setiap rupiah anggaran pendidikan yang dialihkan ke MBG adalah rupiah yang tidak digunakan untuk memperbaiki sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru, atau memperkuat kualitas pembelajaran. "Ironisnya, pengorbanan itu dilakukan ketika pemerintah sendiri belum mampu menunjukkan secara terbuka bahwa MBG telah menghasilkan manfaat yang sebanding dengan besarnya dana yang diambil dari sektor Pendidikan," tegas Media.
Karena itu, CELIOS merumuskan tiga rekomendasi utama bagi pemerintah. Yang etrutama adalah hentikan Program MBG. "Segera bubarkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN)," tegas Media. kemudian, CELIOS juga merekomendasikan agar pemeritah menghentikan pengalihan dana dan kembalikan seluruh alokasi anggaran pendidikan yang diambil untuk MBG sesegera mungkin untuk perbaikan mutu sekolah dan kesejahteraan guru.
CELIOS juga merekomendasikan pemerintah agar mengalihkan fokus perbaikan gizi melalui program-program yang sudah ada dengan memperkuat keterlibatan ibu, perempuan, dan keluarga dalam penyiapan makanan bergizi bagi anak. (MAR)
