JAKARTA, AFU.ID — Ribuan fasilitas pendidikan di wilayah Sumatra yang terdampak pasca bencana akhir tahun 2025 lalu saat ini diketahui sedang dalam masa revitalisasi. Pemerintah pusat kini tengah melakukan pencairan dana triliunan rupiah sebagai upaya memulihkan ribuan fasilitas pendidikan di wilayah Sumatra yang terdampak tersebut.
"Anggaran yang sudah dikeluarkan Kementerian Dikdasmen Rp2 triliun yang sudah dicairkan, dan masih ada lagi kira-kira Rp1,8 sampai Rp1,9 triliun," ungkap Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Tito Karnavian di Jakarta, dikutip Selasa (26/5/2026).
Diketahui, aliran anggaran tersebut disalurkan ke lapangan secara bertahap. Saat ini, yang kini tengah melaksanakan proyek revitalisasi fisik terhadap 3.084 dari total 4.992 sekolah yang terdampak.
"Nah masih ada sekitar seribuan sekolah lagi, itu bukan berarti didiamkan, nanti Kementerian Dikdasmen akan melakukan kerja sama lagi untuk rencana pembangunannya," jelas Tito.
Untuk proses pengawasan aliran anggaran, mengingat jumlahnya tidak kecil, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin mengatakan, pemerintah telah memasang sistem pengamanan agar tidak terjadi penyelewengan angggaran.
"Kami punya sistem untuk pengecekan fisik agar sesuai dengan rancang bangunannya. Kalau kami mengecek ke lapangan, akan dengan mudah terlihat ini ada yang mulai mencurigakan atau tidak," terang Tatang, dikutip Selasa (26/5/2026).
Lebih lanjut, guna mencegah kepala sekolah maupun bendahara membawa lari uang negara, skema pengamanan diberlakukan melalui pencairan bertahap 70:30. Di mana sisa 30 persen anggaran baru bisa dicairkan jika progres fisik pembangunan sekolah benar-benar sudah mencapai separuh jalan.
“Misalnya sudah diambil semua (di awal), bahkan dipindahkan ke rekening lain, itu sudah mulai kelihatan kan, sistem kami sudah mulai kasih peringatan,” pungkas Tatang.
Selain itu, diketahui Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendikdasmen juga turut melakukan pemantauan. Sehingga kata Tatang, jika ada yang melakukan penyelewengan, dana anggaran tersebut akan ditarik paksa oleh pemerintah.
Adapun saat ini, Tito menyebut, meskipun proses belajar mengajar masih berjalan, banyak siswa yang telantar belajar di tenda darurat. Selain itu, infrastruktur lain seperti jembatan juga belum sepenuhnya terselesaikan.
Tito menuturkan, sebagian siswa sekolah terdampak juga masih menumpang di sekolah lain yang tidak terdampak dan ada yang di kelas darurat. (NAD)
