JAKARTA, AFU.ID - Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang digagas untuk melatih calon manajer Koperasi Desa (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP), terus mendapatkan kritik tajam. Bukan hanya karena porsi anggaran militernya yang dianggap "pemborosan jumbo" mencapai lebih dari Rp1 triliun, melainkan juga karena taruhan nyawa yang harus dibayar mahal oleh para peserta sipil di lapangan.
Desakan evaluasi radikal semakin menguat setelah Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P, Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin, mengusulkan agar komponen Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam program ini dihapus total. Kritik ini semakin beralasan mengingat fungsi utama seorang manajer koperasi adalah tata kelola bisnis, bukan ketangkasan fisik atau kemampuan bertempur.
Terkait anggaran jumbo latsarmil, TB Hasanuddin mengatakan, dari total anggaran pelatihan sebesar Rp45 juta per orang untuk 35.476, sejumlah Rp30 juta digunakan untuk latihan militer. Sementara Rp15 juta per orang baru digunakan untuk anggaran pembelajaran substansi koperasi.
"Jika latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Senin (29/6/2026).
Nah total anggaran yang dihemat yaitu sebesar Rp30 juta dikalikan 35 ribu lebih peserta mencapai Rp1,06 triliun. "Dana sebesar itu dapat dialihkan untuk memperkuat kualitas pembelajaran, pendampingan koperasi, maupun pengembangan kapasitas peserta yang lebih sesuai dengan tugas mereka di lapangan," jelas TB Hasanudin.
"Yang kita butuhkan adalah manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Integritas seorang manajer tidak ditentukan oleh ketangkasan fisik atau latar belakang militer, tetapi oleh profesionalisme," tambah TB Hasanuddin.
Kritik terhadap manfaat latsarmil semakin tajam setelah dikonfirmasi bahwa lima orang peserta SPPI meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil di berbagai satuan pendidikan militer. Pihak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan mengonfirmasi para peserta yang gugur di antaranya mengalami kondisi fatal seperti heat stroke (sengatan panas ekstrem) dan cardiac arrest (henti jantung) saat menjalani menu latihan fisik kedisplinan.
Mereka dalah Yonanda Muhammad Taufiq (Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja), Anisa Muyassaroh (Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan), Novia Rahmadhani Sihotang (Satdik Pusbahasa Kodiklatau), Muhammad Rifki Renaldi Gunawan (Satdik Yon PARAKO 465), dan Nola Dya Sari (Satdik C Kalimantan). Meskipun para peserta dinyatakan lolos skrining kesehatan ketat sebelum berangkat, kenyataan bahwa warga sipil dihadapkan pada intensitas latihan ala militer terbukti membawa risiko keselamatan yang sangat tinggi.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan—yang terdiri dari puluhan lembaga seperti Imparsial, KontraS, YLBHI, dan Amnesty International Indonesia—menegaskan, tidak ada korelasi ilmiah maupun praktis antara profesionalisme pengelolaan koperasi dengan pelatihan militer.
"Karakter institusi militer yang berbasis hierarki, komando, dan kepatuhan mutlak bertolak belakang dengan nilai-nilai organisasi sipil yang membutuhkan ruang berpikir kritis, kreativitas, inovasi, serta pengambilan keputusan secara partisipatif," jelas Dimas Bagus Arya dari KontraS, dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi AFU.ID, Minggu (28/6/2026).
Kematian lima calon Manajer KDMP tersebut, menurut Koalisi, semakin menunjukkan, sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan secara serampangan kepada warga sipil. Tidak ada hubungan antara profesionalisme dalam mengelola koperasi dengan pelatihan militer.
"Kompetensi pengelola koperasi dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan militer," tegas Ardi Manto Adiputra dari Imparsal..
Kementerian Pertahanan sendiri, mengatakan, akan melakukan perombakan total. Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menyatakan, atas arahan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, istilah Latsarmil resmi dihapus dan diubah menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial.
Perubahan ini bukan sekadar ganti nama, melainkan pemangkasan radikal pada isi kurikulum. Pertama, segala aktivitas fisik ekstrem dan taktis militer dipangkas habis. Kedua, kegiatan angkat senjata dan latihan menembak yang sempat viral di media sosial kini resmi ditiadakan. Ketiga, fokus dikembalikan pada pembentukan kedisiplinan, karakter, kepemimpinan, wawasan kebangsaan, dan kemampuan manajerial koperasi.
"Hal ini untuk memperjelas bahwa tujuan program bukan membentuk peserta menjadi prajurit atau Komponen Cadangan, melainkan membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial sebagai calon pengelola KDKMP/KNMP," kata Rico Sirait, Senin (29/6/2026).
Selain itu terkait aspek keselamatan, peserta yang memiliki kondisi medis atau faktor risiko juga diberikan penandaan khusus agar tidak dibebani kegiatan fisik yang berlebihan. Rico mengatakan keselamatan dan kesehatan peserta menjadi prioritas utama.
"Esensi pembinaan tetap dijaga, yaitu bela negara, disiplin, karakter, kepemimpinan, dan kesiapan manajerial, namun metode pelaksanaannya dibuat lebih adaptif, edukatif, dan sesuai dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil," pungkasnya.
MAR
