JAKARTA, AFU.ID — Kejaksaan Agung (Kejagung) membentuk tim khusus berisi sembilan jaksa senior untuk menangani tiga perkara dugaan korupsi dan pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengumumkan susunan tim tersebut di Gedung Kejagung, Jakarta (15/7/2026).
Tim ini dibentuk seiring terbitnya tiga surat perintah penyidikan atau sprindik baru. Sprindik nomor 43 mengusut dugaan korupsi dan pencucian uang terkait PT Krakatau Steel. Sprindik nomor 44 menyasar dugaan korupsi proyek PLTU PLN yang disebut-sebut menjadi biang pemadaman listrik massal. Sprindik nomor 45 menangani perkara PT Asabri.
Ketiga perkara itu sebelumnya ditangani penyidik gabungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri. Penanganan kemudian dilimpahkan ke Kejagung dengan alasan mempercepat proses hukum. Sejak sprindik terbit, seluruh kegiatan pro justitia beralih sepenuhnya kepada penyidik kejaksaan.
Anang menjelaskan tim khusus sengaja diisi jaksa senior dari luar lingkungan Jampidsus untuk mencegah resistensi mengingat perkara ini berkaitan dengan mantan pimpinan di bidang tersebut. Ia menyebut mayoritas anggota tim pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Sebagian besar penyidik-penyidik ini berasal dari mantan alumni KPK," kata Anang di Gedung Kejagung.
Sembilan jaksa yang ditunjuk masuk tim khusus adalah Agus Salim, Muhibuddin, Chatarina Muliana Girsang, Riyono, Agus Sahat, Irene Putrie, Renaldi, Zet Tadung Allo, dan Hari Wibowo. Kesembilannya memiliki rekam jejak panjang di dunia penegakan hukum, mulai dari penanganan kasus besar di KPK hingga posisi puncak di sejumlah Kejaksaan Tinggi daerah. Berikut rekam jejak jaksa tim khusus perkara eks Jampidsus, Febrie Adriansyah yang dirangkum dari sejumlah media.
Rekam Jejak 9 Jaksa Tim Khusus
Agus Salim merupakan putra asli Palopo, Sulawesi Selatan, dan lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 1988. Kariernya di Korps Adhyaksa dimulai di Kejaksaan Negeri Makassar sebelum delapan tahun bertugas di KPK, termasuk menangani perkara korupsi Wisma Atlet. Sepulang dari KPK, ia sempat menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Asisten Intelijen Kejati Lampung, hingga dua kali menjadi direktur pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Kini Agus Salim menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan setelah sebelumnya memimpin Kejati Sulawesi Tengah.
Muhibuddin lahir di Medan pada 1968 dan merupakan putra asli Peudada, Bireuen, Aceh, lulusan Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Syiah Kuala. Ia mengawali karier sebagai jaksa muda di Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada 1996 sebelum menghabiskan sembilan tahun di KPK sebagai penyelidik, penyidik, hingga penuntut umum. Muhibuddin juga pernah bertugas sebagai Atase Hukum di KBRI Riyadh dan Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Jampidsus. Penunjukannya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tertuang dalam SK Jaksa Agung yang diteken pada Oktober 2025, sebelum ia dipercaya memimpin Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sejak April 2026.
Chatarina Muliana Girsang dikenal sebagai jaksa yang disiplin dan tidak mudah diintervensi selama bertugas di KPK. Sepulang dari lembaga antirasuah itu, ia sempat menjabat Kepala Biro Hukum KPK sebelum pindah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi hingga 2020. Namanya kembali mencuat saat ditunjuk sebagai Plt Rektor Universitas Sebelas Maret pada Januari 2024, kemudian Plt Rektor Universitas Negeri Manado pada 2025. Chatarina sempat menjadi perempuan pertama yang memimpin Kejaksaan Tinggi Bali setelah dilantik pada 23/10/2025, sebelum dimutasi menjadi Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejagung pada April 2026.
Riyono tercatat sebagai jaksa KPK hingga 2015 dan sempat mengungkap kasus korupsi simulator SIM Korlantas Polri pada 2011 yang menyeret mantan Kakorlantas Djoko Susilo dengan vonis 18 tahun penjara. Kariernya di Kejaksaan berlanjut sebagai Wakil Kepala Kejati Bangka Belitung setelah SK-nya diteken pada 25/3/2024, kemudian Wakajati Jawa Barat pada Februari 2025. Riyono resmi dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo pada Juli 2025. Saat ini ia menjabat Inspektur Keuangan I pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung.
Lebih lanjut, Agus Sahat ST Lumban Gaol dikenal publik saat mengawal kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandy Satriyo ketika menjabat Wakil Kepala Kejati DKI Jakarta, yang berujung vonis 12 tahun penjara bagi terdakwa. Ia kemudian dipercaya memimpin Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah sejak 16/7/2025 dan menangani sejumlah kasus besar, di antaranya dugaan korupsi tambang Zikron dengan kerugian negara sekitar Rp1,3 triliun. Setelah empat bulan memimpin Kalteng, Agus Sahat diusulkan menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada November 2025 menggantikan Kuntadi.
Irene Putrie bergabung dengan Kejaksaan sejak 1999 dan mengawali tugas sebagai Kepala Urusan Tata Usaha di Kejaksaan Negeri Padang. Ia melanjutkan pendidikan magister hukum kelas khusus kejaksaan di Universitas Diponegoro sebelum ditempatkan di Pekalongan dan Pusdiklat Kejaksaan. Di KPK, Irene dikenal sebagai Ketua Tim Penuntut Umum kasus korupsi e-KTP yang membawa mantan Ketua DPR Setya Novanto ke kursi pesakitan. Ia mengakhiri kariernya di KPK setelah mengabdi selama 10 tahun sebelum kembali bertugas di Kejaksaan.
Renaldi merupakan jaksa senior alumni KPK yang sebelumnya berpengalaman menangani perkara korupsi sebagai penuntut umum di lembaga antirasuah tersebut. Namanya kini mencuat setelah Kejagung menunjuknya sebagai bagian dari tim khusus sembilan jaksa senior yang menyelidiki tiga perkara besar terkait mantan Jampidsus Febrie Adriansyah.
Zet Tadung Allo lahir di Tana Toraja dan kini menjabat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sejak 2025. Sebelumnya ia menjabat Wakajati DKI Jakarta, menggantikan Hermanto yang dipromosikan menjadi Direktur Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejagung. Zet juga pernah menjabat Wakajati Maluku Utara dan sempat berkarier di KPK, termasuk menjadi koordinator jaksa penuntut umum pada kasus unlawful killing anggota Laskar FPI.
Terakhir, Hari Wibowo lahir di Solo pada Juni 1973. Ia menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Berau, Kalimantan Timur, sejak 1/3/2023 hingga masa tugasnya berakhir pada Mei 2024. Sebelum bertugas di Berau, ia sempat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Simeulue, Provinsi Aceh. Usai masa tugasnya di Berau berakhir, Hari Wibowo menerima mandat baru sebagai Asisten Pengawas di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di Padang.
Kesembilan jaksa ini akan bekerja di luar struktur Jampidsus demi menjaga independensi penyidikan. Anang menegaskan tim khusus akan tetap berkoordinasi dengan penyidik Polri, KPK, dan Komisi III DPR RI agar proses hukum kasus Febrie Adriansyah dapat berjalan tuntas. (NAD)
