JAKARTA, AFU.ID - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui pagu anggaran tujuh kementerian koordinator dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Namun, rapat itu turut diwarnai pernyataan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah soal tambahan anggaran yang disebut bisa langsung disetujui meski belum dibahas rinci. Said awalnya menyampaikan bahwa dalam pembahasan anggaran, para menteri koordinator biasanya akan mengusulkan tambahan pagu.
Menurut dia, hal itu hampir selalu muncul dalam proses pembahasan RAPBN. “Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita sepakati tentu di dalam pembahasan akan muncul bahwa para Menko pasti di dalam paparannya juga akan mengusulkan penambahan-penambahan pagu anggarannya yang akan datang sebagaimana biasa,” ujar Said saat memimpin rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Said kemudian menyebut Banggar dapat langsung menyetujui tambahan tersebut agar para menteri koordinator tidak perlu bolak-balik menghadiri rapat anggaran. “Dan jika itu terjadi, Bapak Ibu sekalian, agar para Menko tidak bolak-balik datang ke badan anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini. Setuju?” ucap Said.
Pernyataan itu disambut tawa peserta rapat. Said lalu kembali berkelakar bahwa tambahan anggaran bisa mendapat persetujuan lebih dulu, meski rinciannya belum dibahas. “Hebatnya Banggar ini. Pokoknya belum dibahas, belum disetujui, tambahannya duluan disetujui. Kita getok dulu ya,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.
Setelah itu, Said membacakan rincian pagu anggaran tujuh kementerian koordinator dalam RAPBN 2027. Ia kemudian meminta persetujuan peserta rapat terhadap pagu yang telah diajukan pemerintah. “Bapak Ibu sekalian, terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu apakah disetujui?” tanya Said.
Peserta rapat dari delapan fraksi DPR menyatakan setuju. Said sempat memastikan kembali keputusan tersebut sebelum mengetuk palu sebagai tanda persetujuan. “Bener setuju? Setuju semua?” ujarnya. Dengan persetujuan itu, pagu anggaran tujuh kementerian koordinator resmi disepakati dalam rapat Banggar DPR bersama pemerintah.
Rincian Pagu Anggaran
Dalam RAPBN 2027, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendapat pagu sebesar Rp664 miliar. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendapat Rp304,1 miliar. Selanjutnya, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mendapat pagu Rp392,2 miliar. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mendapat Rp338,8 miliar.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan memperoleh pagu Rp509,3 miliar. Sementara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mendapat Rp276,8 miliar. Adapun Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mendapat pagu Rp620,9 miliar. Rapat tersebut dihadiri Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Hadir pula Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Setelah pagu disetujui, pembahasan anggaran tujuh kementerian koordinator dalam RAPBN 2027 akan berlanjut ke tahapan berikutnya dalam siklus pembahasan anggaran negara. (FAD)
