JAKARTA, AFU.ID - Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp195 triliun untuk tahun anggaran 2027. Langkah ini diambil guna menutupi jomplangnya selisih antara rencana kebutuhan pertahanan dan pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan Kemhan dan TNI sebenarnya telah menyusun rencana kebutuhan anggaran sebesar Rp667 triliun untuk tahun 2027. Namun, pagu indikatif yang dikeluarkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan hanya dialokasikan sebesar Rp 139 triliun.
"Oleh karena itu, dalam tahun 2027 kami mengajukan rencana kebutuhan anggaran sebanyak Rp667 triliun," ujar Sjafrie seusai menghadiri rapat kerja tertutup bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (10/6/2026). Diketahui, rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pertahanan/TNI untuk tahun 2027.
Menurut Sjafrie, anggaran pertahanan bersifat dinamis dan terus meningkat seiring tuntutan menjaga kedaulatan negara. Tambahan dana yang diusulkan melalui Komisi I DPR ini nantinya akan diteruskan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR guna mendukung operasional militer serta tugas selain perang, seperti penanganan bencana dan pembangunan infrastruktur.
Menanggapi usulan tersebut, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyatakan dukungan dan siap mengawal pembahasan anggaran ini di tingkat Banggar. Utut menyoroti penurunan alokasi anggaran, mengingat pagu indikatif tahun 2027 Rp 139 triliun justru lebih rendah dibandingkan anggaran pertahanan tahun 2026 yang mencapai Rp 187 triliun.
"Komisi I menyetujui dan mendukung usulan tambahan itu untuk diteruskan ke Badan Anggaran," tegas Utut.
Di sisi lain, mantan wakil presiden Indonesia Jusuf Kalla atau yang biasa disapa JK menyarankan Indonesia perlu melakukan pemangkasan anggaran anggaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kementerian Pertahanan. Hal tersebut ia sampaikan alam seminar publik yang diselenggarakan Universitas Paramadina di Jakarta, Selasa (9/6).
“Terlalu banyak belanja senjata, seperti kita mau perang saja, padahal pertanian tidak bisa naik karena kurang perhatian,” pungkasnya. (NAD)
