JAKARTA, AFU.ID - Sejumlah kementerian ramai-ramai mengajukan tambahan anggaran bernilai triliunan rupiah dalam rapat kerja bersama DPR pekan kemarin. Usulan itu diajukan untuk kebutuhan program 2027, mulai dari pertahanan, pangan, sosial, kelautan, hingga koperasi. Nominal terbesar datang dari Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengajukan tambahan anggaran Rp195 triliun.
Jika disetujui, total kebutuhan anggaran pertahanan yang diajukan Kemenhan mencapai sekitar Rp334 triliun. Dana itu disebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan kekuatan pertahanan nasional di tiga matra TNI. "Harapannya tambahan ini bisa mendapatkan restu dari Badan Anggaran dan disetujui untuk menjadi alokasi anggaran APBN pertahanan negara tahun 2027," kata Sjafrie dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Di sektor pangan, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Amran Sulaiman mengajukan tambahan anggaran Rp22,43 triliun untuk Kementerian Pertanian dan Rp17,73 triliun untuk Bapanas. Tambahan itu diarahkan untuk mengejar target produksi pangan dalam RPJMN 2025-2029. Program yang disiapkan meliputi pengembangan lahan pertanian, pembangunan irigasi, perkebunan, peternakan, hortikultura, hingga penguatan penyuluhan dan pendidikan pertanian.
"Untuk itu mohon kiranya Ibu Ketua, pimpinan dan anggota Komisi IV dapat menyetujui usulan penyesuaian pagu indikatif Kementerian Pertanian tahun 2027 yang awalnya Rp23 triliun menjadi Rp45 triliun," ujar Amran. Usulan besar lainnya datang dari Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta tambahan anggaran Rp22,49 triliun sehingga total kebutuhan anggaran Kemensos pada 2027 mencapai Rp107,2 triliun.
Tambahan anggaran itu disebut diperlukan untuk mendukung program baru, mulai dari Sekolah Rakyat, digitalisasi bantuan sosial, hingga Kartu Usaha Afirmatif. "Kami mohon dukungan Komisi VIII DPR untuk memperjuangkan penambahan anggaran agar program-program prioritas kami dapat berjalan optimal," ujar Gus Ipul.
Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengajukan tambahan anggaran Rp30 triliun. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dana itu akan digunakan untuk mempercepat pembangunan 600 Kampung Nelayan Merah Putih.
Selain itu, anggaran tersebut akan diarahkan untuk revitalisasi tambak nila salin, pengembangan budidaya ikan darat tematik, rehabilitasi pascabencana, serta program pemberdayaan masyarakat pesisir. "Kami optimistis program-program tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Trenggono.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajukan tambahan anggaran Rp6,27 triliun. Dengan tambahan tersebut, total usulan pagu Kemendagri mencapai Rp10,93 triliun. Sebagian anggaran Kemendagri akan digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera, penguatan reformasi politik dan birokrasi, serta dukungan pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kementerian ATR/BPN juga mengajukan tambahan anggaran Rp3,23 triliun. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan dana tersebut dibutuhkan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah, penyusunan RDTR, rehabilitasi pascabencana, serta kebutuhan belanja pegawai. "Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah," ujar Nusron.
UMKM dan Koperasi Juga Minta Tambahan
Di sektor ekonomi kerakyatan, Kementerian UMKM mengajukan tambahan anggaran Rp1,5 triliun. Dana itu akan digunakan untuk pemberdayaan UMKM, target penciptaan 10 juta pengusaha melalui Program Prokesera Produktif, serta bantuan rehabilitasi usaha mikro bagi korban bencana di Sumatera.
Kementerian Koperasi juga meminta tambahan anggaran Rp1,34 triliun. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan tambahan itu diperlukan untuk memperkuat kelembagaan dan ekosistem koperasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Usulan Kementerian Koperasi mendapat respons positif dari Komisi VI DPR. Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto menilai tambahan anggaran tersebut masih dalam batas wajar. "Yang kita inginkan adalah koperasi yang hidup dan berkembang. Jangan hanya berdiri di atas kertas, tetapi tidak memiliki aktivitas ekonomi yang nyata," kata Darmadi.
Dukungan juga datang untuk Kementerian ATR/BPN. Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyatakan pihaknya akan membahas usulan tambahan anggaran itu lebih lanjut. "Kami akan bahas secara mendalam pada rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang akan datang," kata Dede.
Namun, tidak semua usulan tambahan anggaran langsung mendapat lampu hijau. Komisi XIII DPR menolak menyetujui usulan tambahan Rp5 triliun yang diajukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya meminta Kementerian Imipas melakukan efisiensi dan memperbaiki perencanaan anggaran sebelum kembali mengajukan penambahan dana.
"Usulan Menteri Imipas untuk kenaikan anggaran belum bisa kami setujui," tegas Willy. Komisi XIII DPR juga belum menerima usulan anggaran Kementerian HAM. Willy meminta Menteri HAM Natalius Pigai memperbaiki usulan tersebut sebelum pembahasan dilanjutkan.
"Jadi Ibu Bapak semua, dengan segala hormat, kita rapat berikutnya, kita tak ada kesimpulan hari ini, kita terima Kemenham setelah perbaiki anggarannya. Gitu ya," kata Willy saat rapat di Komisi XIII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026). (FAD)
