JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, menaikkan dana setiap rukun tetangga (RT) dari sebelumnya Rp50 juta menjadi Rp150 juta per tahun sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal (Sabtu). Langkah ini merupakan bagian dari program RT-Ku Terbaik yang bertujuan mendorong RT menjadi ujung tombak pembangunan, mulai dari penanganan persoalan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga pemberdayaan ekonomi warga.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menyatakan peningkatan anggaran ini dimaksudkan agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan RT berjalan lebih optimal. Kenaikan anggaran dari program RT-Ku Terbaik antara lain untuk membuka ruang membangkitkan UMKM di tingkat RT melalui stimulan ekonomi, pelatihan, modal kelompok, pengadaan alat produksi, kemasan, hingga akses pasar.
Dana disalurkan dengan syarat utama harus melalui musyawarah warga RT, berbentuk usaha kelompok atau usaha bersama, bukan untuk keperluan individu. Mekanisme ini sesuai dengan Peraturan Bupati Kukar Nomor 10/2026 tentang Program RT-Ku Terbaik untuk kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas pemuda atau kelompok rentan.
Saat ini, jumlah RT di Kukar mencapai 3.134 RT yang tersebar di 193 desa dan 44 kelurahan di 20 kecamatan, sehingga tahun ini anggaran yang digelontorkan dari program RT-Ku Terbaik mencapai Rp470,1 miliar. Bupati menekankan peningkatan anggaran ini harus diiringi dengan pengawasan melekat agar pemanfaatan dana benar-benar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Peluncuran program RT-Ku Terbaik pada Selasa (23/6/2026) juga diikuti dengan peluncuran dua program lain, yakni aplikasi Siap Kerja melalui konsep Job Fair Every Day dan aplikasi Aduan Masyarakat. Aplikasi Siap Kerja menjadi wadah digital yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan tanpa harus menunggu seremoni bursa kerja, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi lowongan kerja, mendaftar secara daring, hingga memperoleh informasi pelatihan keterampilan hidup.
Sedangkan aplikasi Aduan Masyarakat memungkinkan warga menyampaikan berbagai keluhan, aspirasi, maupun laporan terkait pelayanan publik sekaligus memantau langsung perkembangan tindak lanjut oleh perangkat daerah dengan sistem yang dirancang untuk transparansi sesuai standar operasional prosedur. (ANT/NAD)
