JAKARTA, AFU.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji khusus. Pemeriksaan ini dilakukan setelah Hilman sebelumnya telah dimintai keterangan pada Sabtu (20/6/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Hilman telah memenuhi panggilan penyidik dan hadir di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (24/6). KPK menyebut keterangannya masih dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara yang tengah disusun penyidik. “Yang bersangkutan sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.30 WIB. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan,” kata Budi, Rabu (24/6).
Menurut Budi, pemeriksaan lanjutan dilakukan karena penyidik masih mendalami sejumlah informasi terkait pengelolaan kuota haji khusus. Keterangan Hilman dinilai penting untuk menguatkan konstruksi perkara yang saat ini menjerat empat tersangka.
Pada pemeriksaan sebelumnya Sabtu (20/6), Hilman enggan memberikan komentar terkait dugaan aliran dana dalam kasus kuota haji. Ia menyebut tidak dapat memberikan klarifikasi kepada media saat dimintai keterangan.
KPK menduga adanya aliran dana kepada Hilman dari salah satu tersangka, yakni Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham. Nilai uang yang diterima mencapai US$5 ribu dan 16 ribu riyal Arab Saudi. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut pihaknya telah mengonfirmasi temuan aliran dana tersebut. Ia mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pengakuan dari para pihak terkait.
“Setelah kami mengonfirmasi kepada saudara Hilman maupun tersangka yang kami tetapkan, mereka menyatakan memang ada aliran dana,” kata Asep di Jakarta, Senin (22/6) KPK menilai aliran dana tersebut merupakan bentuk kickback atau imbal balik dari biro perjalanan haji kepada pihak di Kementerian Agama. Skema tersebut terkait pembagian kuota tambahan haji khusus.
Temuan itu turut memperkuat konstruksi perkara yang sebelumnya menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz. KPK juga menetapkan dua tersangka baru lainnya, sehingga total tersangka dalam kasus ini menjadi empat orang. Kedua tersangka tersebut adalah Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, Asrul Azis Taba, dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham. (ANT/RAI).
