Febri Diansyah Soroti Sprindik Kasus Eks Jampidsus yang Disebut Campur Dua Perkara

3 Agustus 2026 | 18.45 WIB

Penulis: Erik Erfinanto

Ringkasan Berita

Kuasa hukum eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febri Diansyah, mengungkapkan dugaan penggabungan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam satu surat perintah penyidikan (sprindik) yang dinilai melanggar prosedur hukum. Timnya menemukan sembilan kejanggalan dalam penanganan perkara, termasuk ketidaksesuaian dokumen, penetapan tersangka yang tidak jelas, serta pelanggaran hak tersangka dalam penyampaian informasi. Meskipun berbagai masalah telah diidentifikasi, Febri mengatakan belum ada keputusan untuk mengajukan gugatan praperadilan, karena mereka masih melakukan telaah lebih mendalam terhadap proses hukum yang ada.

Febri Diansyah Soroti Sprindik Kasus Eks Jampidsus yang Disebut Campur Dua Perkara — Febri Diansyah menyoroti kejanggalan kasus penanganan eks Jampidsus Febrie Adriansyah.

JAKARTA, AFU.ID — Kuasa hukum eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, menyoroti dugaan penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam satu surat perintah penyidikan (sprindik). Menurut Febri, persoalan tersebut menjadi salah satu temuan utama tim kuasa hukum setelah menelaah proses penanganan perkara yang menjerat kliennya.

Selain dugaan penggabungan dua tindak pidana dalam satu sprindik, tim kuasa hukum juga menemukan sejumlah persoalan lain, mulai dari ketidaksesuaian isi dokumen hingga dugaan pelanggaran prosedur penahanan. “Sampai saat ini, kami mengidentifikasi setidaknya ada sembilan kejanggalan atau indikasi pelanggaran hukum acara dalam penanganan perkara dengan tersangka Pak FA yang ditangani oleh Kejaksaan Agung,” kata Febri dalam keterangan yang diterima Afu.id di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Dari tiga sprindik yang ditelaah, Febri menyebut tim kuasa hukum menemukan dugaan penggabungan dua perkara tindak pidana dalam satu dokumen penyidikan. Menurutnya, penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU seharusnya dilakukan melalui tahapan yang terpisah. Penyidik, kata dia, perlu lebih dahulu membuktikan dugaan tindak pidana korupsi sebelum membuka penyidikan terkait TPPU berdasarkan bukti yang ditemukan. “Yang pertama, kami menemukan dari tiga sprindik tersebut ada praktik penggabungan dua perkara tindak pidana dalam satu sprindik,” ujar Febri.

Ia menilai proses tersebut tidak semestinya dilakukan apabila mengacu pada mekanisme penanganan perkara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. “Seharusnya sprindik tindak pidana korupsinya, kalau memang ada buktinya, itu sprindik yang terpisah. Setelah penyidikan dilakukan, barulah kemudian dicari bukti. Kalau buktinya cukup, barulah dibuka lagi sprindik baru tindak pidana pencucian uang,” katanya.

Baca Juga

Selain dugaan penggabungan perkara, tim kuasa hukum juga menemukan ketidaksesuaian antara bagian pertimbangan dan perintah penyidikan dalam sejumlah sprindik. Febri mencontohkan, salah satu dokumen mencantumkan perkara yang berkaitan dengan perusahaan Krakatau Steel pada bagian pertimbangan. Namun, perintah dalam dokumen tersebut justru mengarah pada penyidikan perkara batu bara. “Di bagian menimbangnya itu disebut misalnya kasusnya terkait dengan perusahaan Krakatau Steel, kemudian perintahnya terkait dengan penyidikan batu bara. Dan sebaliknya, itu kami temukan,” ujar mantan Juru Bicara KPK tersebut.

Tim kuasa hukum juga menyoroti penulisan rentang waktu dugaan tindak pidana yang disebut berlangsung dari 2028 hingga 2026. Febri mempertanyakan pencantuman periode tersebut karena tahun awal yang tertulis berada setelah tahun akhirnya. “Jadi ini seperti sprindik yang menulis masa depan begitu, ya, dari 2028 sampai dengan 2026,” ucapnya.

Persoalan lain yang disoroti berkaitan dengan penetapan Febrie sebagai tersangka menggunakan pasal TPPU. Febri menilai penerapan pasal tersebut diduga tidak sejalan dengan prinsip lex favor reo dalam KUHP baru. Tim kuasa hukum juga mempertanyakan kejelasan tindak pidana asal atau predicate crime yang menjadi dasar penerapan pasal TPPU. Febri menyinggung perkara PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang ditangani Kejaksaan Agung pada 2021 atau 2022. Namun, dalam sprindik dan penetapan tersangka terhadap Febrie, rentang waktu dugaan tindak pidana disebut berlangsung sejak 2018 hingga 2026.

Menurutnya, terdapat rentang waktu yang belum dijelaskan secara jelas dalam konstruksi perkara tersebut. Penanganan perkara Asabri di Kejaksaan dilakukan pada rentang tahun 2021 hingga 2022, sementara sprindik tersangka pada penetapan tersangka dilakukan pada rentang waktu dari tahun 2018 hingga 2026. Menurutnya ada persoalan waktu yang tidak jelas. Tak hanya berkaitan dengan proses penyidikan, tim kuasa hukum juga menyoroti prosedur penahanan terhadap Febrie. Terdapat persoalan terkait ketentuan Pasal 100 Ayat (5) KUHAP karena syarat tertentu disebut tidak dicantumkan dalam surat perintah penahanan atau sprinhan.

Selain itu, tim kuasa hukum menilai terdapat hak tersangka yang belum dipenuhi, terutama terkait penyampaian informasi perkara secara jelas dan menggunakan bahasa yang dapat dipahami. “Hak tersangka ada yang tidak dipenuhi terkait dengan penyampaian informasi perkara yang sejelas-jelasnya dalam bahasa yang dimengerti,” ujar Febri.