Mahfud Sebut Pelimpahan Kasus Eks Jampidsus Febrie Tak Sesuai KUHAP, KPK: Hormati Proses Hukum

JAKARTA, AFU.ID — Kritik mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, terhadap mekanisme pelimpahan penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah mendapat tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, Mahfud menilai pengalihan kelanjutan penyidikan dari Polri ke Kejaksaan Agung tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Merespons hal tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang kini tengah berjalan. Menurutnya, pelimpahan penanganan perkara dari Polri ke Kejaksaan Agung merupakan bagian dari proses penyidikan yang masih berada pada tahap awal. "Kami hormati proses hukum yang sekarang sedang berjalan terkait dengan pelimpahan yang dilakukan oleh Kepolisian ke Kejaksaan Agung," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Senin (13/7/2026).

Budi menegaskan KPK tetap memantau perkembangan perkara tersebut meski penanganannya telah dialihkan ke Kejaksaan Agung. "Saat ini kami masih terus ikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru Sabtu kemarin dilakukan pelimpahan dari Kepolisian ke Kejaksaan Agung," ujarnya. Selain itu, KPK meyakini Polri dan Kejaksaan Agung memiliki komitmen yang sama untuk menangani perkara tersebut secara profesional dan transparan. Karena itu, Budi berharap publik turut mengawal setiap tahapan penyidikan agar proses hukum berjalan akuntabel. 

Sebelumnya, Mahfud MD mempertanyakan mekanisme pengalihan penyidikan kasus Febrie Adriansyah yang menurutnya tidak dikenal dalam KUHAP. Ia menjelaskan pelimpahan perkara dari kepolisian ke kejaksaan semestinya dilakukan setelah penyidikan selesai, berkas dinyatakan lengkap (P21), dan tersangka telah diperiksa oleh penyidik. Namun, Mahfud menilai kondisi tersebut belum terpenuhi dalam perkara Febrie sehingga berpotensi membuka celah hukum, termasuk melalui upaya praperadilan.

Mahfud juga mengingatkan kewenangan mengambil alih penyidikan dari institusi lain hanya dimiliki KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Ia khawatir mekanisme yang ditempuh dalam perkara ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan membuka ruang kompromi yang dapat memengaruhi proses penegakan hukum apabila tidak diawasi secara ketat oleh publik. (RAI)