JAKARTA, AFU.ID – Kementerian Kesehatan hanya merealisasikan 42,9 persen anggarannya pada 2025. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut capaian itu sebagai yang terendah dalam sejarah Kemenkes. Ia mengatakan pemblokiran anggaran sebesar Rp12,3 triliun oleh Kementerian Keuangan memengaruhi realisasi tersebut.
Budi menyampaikan kritik itu dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026). “Kalau diblokir, jangan dibilang itu dikasih anggarannya. Jadi jangan seakan-akan anggarannya tinggi tapi kita enggak bisa pakai,” kata Budi. Menurut Budi, Kemenkes tidak dapat mencairkan maupun membelanjakan dana yang masih diblokir.
Jika dana Rp12,3 triliun itu tidak masuk dalam perhitungan, Kemenkes mencatat realisasi anggaran sebesar 93 persen. Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan realisasi pada 2022. Pemblokiran terjadi pada sejumlah pos pelayanan kesehatan. Pos tersebut mencakup kesehatan lanjutan, kesehatan primer, farmasi dan alat kesehatan, serta pencegahan dan pengendalian penyakit.
Anggaran program tuberkulosis dan program quick win juga sempat terkena blokir. Selain besarnya dana yang diblokir, Budi mempersoalkan waktu pembukaan blokir yang mendekati akhir tahun. “Sebagian penyerapan kita ada yang agak terlambat karena blokirnya baru dibuka bulan November, sehingga enggak punya waktu kita untuk bisa merealisasikan anggaran tersebut,” ujarnya.
Kemenkes hanya memiliki waktu sekitar satu bulan untuk menggunakan dana sebelum tahun anggaran berakhir. Meski mengkritik pemblokiran, Budi mengakui Kemenkes tidak mencapai sejumlah target program. Ia menyatakan rendahnya realisasi anggaran tidak seluruhnya terjadi karena blokir Kementerian Keuangan. “Saya mesti jujur, ada juga beberapa yang memang kita tidak achieve,” katanya.
Budi meminta Kementerian Keuangan memberikan kepastian mengenai status anggaran paling lambat pada September. Jika dana tidak akan dibuka, ia mengusulkan Kemenkeu menariknya dari pagu Kemenkes pada Juni atau September. “Kalau memang Kementerian Keuangan meminta bahwa ini tidak dicairkan, ya sudah ditarik lagi saja anggarannya,” ujar Budi. (FAD)
