JAKARTA, AFU.ID — Presiden Prabowo Subianto membuka peluang memangkas anggaran pertahanan dan kepolisian demi menghilangkan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Pemangkasan anggaran ini disampaikan Prabowo dalam acara Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).
"Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi," kata Prabowo di hadapan jajaran personel TNI-Polri yang hadir. Ia menegaskan pemerintah akan terus menghemat dan mengefisienkan anggaran negara demi mengejar target penghapusan kemiskinan. Dalam kesempatan itu, Prabowo langsung menanyakan kesiapan para prajurit dan personel kepolisian yang hadir untuk menerima kemungkinan pemangkasan anggaran institusi mereka.
"Rela ya kurangi? Ikhlas?" tanya Prabowo kepada jajaran TNI-Polri. Pertanyaan spontan ini disambut jawaban serentak dari para prajurit yang menyatakan kesiapannya, meski Prabowo sempat menanggapinya dengan nada bercanda karena jawaban ikhlas yang diucapkan berulang-ulang.
Prabowo menegaskan, pertahanan terbaik bagi suatu bangsa bukan semata kekuatan militer, melainkan rakyat yang kuat dan sejahtera secara ekonomi. "Seluruh rakyat akan membela bangsa ini," ujarnya, merujuk pada kesiapan masyarakat membela negara jika sewaktu-waktu terjadi ancaman. Karena itu, ia meminta TNI dan Polri terus berada di tengah-tengah rakyat, khususnya di kalangan petani dan nelayan, sebagai bentuk kedekatan sekaligus penguatan pertahanan rakyat semesta.
Besaran Anggaran Pertahanan dan Keamanan di APBN 2026
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp424,8 triliun untuk bidang pertahanan, hukum, dan keamanan dalam kerangka pertahanan semesta pada APBN 2026. Dari total tersebut, sektor pertahanan mendapat porsi terbesar sekitar Rp185 triliun, yang sebagian besar dialokasikan untuk pemeliharaan dan penggantian alat utama sistem senjata (alutsista).
Sementara itu, sektor ketertiban dan keamanan yang mencakup operasional Polri, Badan Intelijen Negara, dan Badan Narkotika Nasional mendapat alokasi sekitar Rp179,4 triliun, ditujukan antara lain untuk pengamanan wilayah perbatasan serta pencegahan terorisme dan kejahatan lintas negara. Kebijakan efisiensi anggaran ala Prabowo sendiri bukan hal baru, sebab sejak awal masa pemerintahannya, pemerintah telah menempuh sejumlah langkah pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga. Efisiensi anggaran tersebut termasuk sempat memangkas anggaran Kementerian Pertahanan sebesar puluhan triliun rupiah dari pagu awal pada 2025, demi menekan defisit APBN yang ditargetkan bisa dihapuskan sepenuhnya paling lambat pada 2028. (NAD)
