JAKARTA, AFU.ID — Anggaran sebesar Rp6,26 triliun disiapkan untuk mendukung Program Magang Nasional dan pelatihan vokasi sepanjang 2026 sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Dalam program tersebut, platform digital Maganghub akan menjadi pusat pelaksanaan magang yang menghubungkan peserta dengan dunia industri secara terintegrasi.
Dari total anggaran tersebut, Rp4,14 triliun dialokasikan untuk Program Magang Nasional. Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, mengatakan program ini difokuskan untuk mencetak tenaga kerja yang lebih siap memenuhi kebutuhan industri.
Sebanyak 150.000 peserta ditargetkan mengikuti Program Magang Nasional dari berbagai latar belakang. Program ini dijadwalkan mulai berjalan pada Juli 2026 dengan target awal 50.000 peserta pada gelombang pertama.
“Dana program digunakan untuk membiayai uang saku peserta selama enam bulan. Besaran insentif disesuaikan dengan upah minimum yang berlaku di masing-masing daerah,” kata Kurnia, Rabu (24/6/2026).
Selain uang saku, peserta juga akan mendapatkan pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta pendampingan dari mentor selama menjalani masa magang. Seluruh proses tersebut akan difasilitasi melalui platform Maganghub milik Kementerian Ketenagakerjaan.
Maganghub dirancang sebagai sistem yang menghubungkan peserta, perusahaan, dan pemerintah dalam satu platform. Kehadiran sistem ini diharapkan membuat proses rekrutmen, pelaksanaan program, hingga pemantauan peserta berjalan lebih efektif dan transparan.
Di luar program magang, anggaran Rp2,12 triliun disiapkan untuk pelatihan vokasi. Program tersebut diprioritaskan bagi 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Skema kolaborasi dengan sektor swasta juga tengah disiapkan melalui mekanisme cost sharing. Melalui pola tersebut, perusahaan mitra berpeluang ikut menanggung sebagian biaya atau insentif peserta magang.
Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keterampilan peserta, tetapi juga menjawab persoalan ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang masih menjadi tantangan di pasar kerja nasional. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 berada di angka 4,68 persen. Meski menunjukkan perbaikan, angka tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan lulusan baru yang masih kesulitan memasuki dunia kerja karena kompetensinya belum sesuai dengan kebutuhan industri.
Tantangan pasar kerja juga semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan digitalisasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan. Perubahan kebutuhan keterampilan yang berlangsung cepat membuat dunia pendidikan dan pelatihan kerap tertinggal dalam menyesuaikan kurikulum.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor mendorong perguruan tinggi memperkuat kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan sektor industri. Menurutnya, sinergi antara kampus, pemerintah, dan dunia usaha menjadi kunci untuk mempersempit kesenjangan keterampilan atau skill gap yang selama ini menghambat penyerapan tenaga kerja.
“Kampus, pemerintah, dan industri harus bergerak bersama menyiapkan sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini maupun masa depan,” kata Afriansyah, Senin (15/6).
Dalam konteks tersebut, Program Magang Nasional yang dijalankan melalui Maganghub akan menjadi salah satu ujian bagi pemerintah untuk menjembatani kebutuhan industri dengan kompetensi lulusan baru. Keberhasilan program ini akan diukur bukan hanya dari jumlah peserta yang terlibat, tetapi juga dari seberapa besar kontribusinya dalam mempercepat penyerapan tenaga kerja (ANT/RAI)
