Tantangan PNM dan Industri Gresik
Menko Muhaimin menyampaikan, masyarakat Gresik harus mempunyai kapasitas untuk mengambil bagian dalam rantai ekonomi yang berkembang. Ia mendorong penguatan link and match agar pertumbuhan industri tak menciptakan jarak dengan warga lokal. Pendekatan itu mencakup peningkatan kompetensi, akses pembiayaan, legalitas usaha, hingga pembukaan akses pasar.
“Kompatibilitas ini penting agar masyarakat kita punya kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Sehingga, ketika industri tumbuh, masyarakat lokal juga akan ikut tumbuh,” tutur Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar.
Lebih jauh, PNM dan industri di Gresik menunjukkan pentingnya model pemberdayaan yang tak hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari sektor besar. Dari 62 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada, 35 di antaranya berbasis pesantren dengan sekitar 7.883 siswa berpotensi masuk dunia industri. Sementara itu, ada 211 pesantren dengan sekitar 10.857 santri yang dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi lokal.
Baca Juga
Kemenko PM RI pun mendorong pesantren menjadi penghubung antara pendidikan, dunia kerja, UMKM, dan akses ekonomi masyarakat. Model itu mendapat penguatan melalui kerja sama Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Rumah Vokasi Kabupaten Gresik, dan Tim Koordinasi Daerah Vokasi. Kolaborasi mengarah kepada penyelarasan kurikulum, memperkuat sertifikasi kompetensi, dan membuka akses penempatan kerja.
“Anak-anak SMK berbasis pesantren harus memiliki akses yang sama ke dunia industri. Jangan sampai industri tumbuh besar, tetapi lulusan di sekitarnya tidak terserap karena kompetensinya tidak tersambung dengan kebutuhan industri,” ujar Muhaimin.
Pada akhirnya, pertumbuhan PNM dan industri di Gresik akan sulit disebut inklusif apabila masyarakat sekitar hanya menerima dampak ekonomi tanpa memperoleh akses terhadap peluangnya. Tantangannya bukan sekadar memperbesar pembiayaan atau investasi, melainkan memastikan modal, keterampilan, pendidikan, dan pasar bertemu dalam satu ekosistem. Jika keterhubungan itu gagal terbangun, maka pertumbuhan ekonomi berisiko memperlebar jarak antara kemajuan kawasan industri dan kesejahteraan warga lokal. (ADR)
