JAKARTA, AFU.ID — Prinsip Ekonomi Pancasila digaungkan secara lantang oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, Senin (1/6/2026).
Prabowo Subianto menyampaikan hal tersebut ketika memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Jakarta.
Kepala Negara menegaskan komitmen mengembalikan arah tata kelola keuangan nasional sesuai konstitusi, demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
Berlandaskan cetak biru pendiri bangsa, penguatan pilar ekonomi domestik kini bertumpu pada pengaktifan kembali peran desa dan kelembagaan akar rumput.
Hal tersebut demi merealisasikan Ekonomi Pancasila yang egaliter dan berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia.
Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 melandasi arsitektur sistem keuangan tersebut guna menjamin keadilan distributif di seluruh wilayah tanah air.
“Sangat jelas diamanatkan, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan,” ungkap Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyatakan, kebijakan strategis kementerian terkait kini menyasar revitalisasi koperasi secara masif guna menghidupkan kembali roh gotong royong.
Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kawasan perdesaan wajib bertransformasi menjadi episentrum pertumbuhan baru agar perputaran modal tak berpusat di perkotaan saja.
“Koperasi harus diperkuat dan bangkit karena menjadi salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan serta ketidakberdayaan,” tutur Presiden Prabowo.
“Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” sambung Kepala Negara.
Langkah integratif tersebut bertujuan mengubah posisi masyarakat bawah, dari sekadar objek menjadi motor penggerak utama industri dalam negeri.
“Karena itu, rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan,” ujar Prabowo.
Ia pun meyakini, akselerasi kemakmuran nasional hanya akan bermakna apabila berjalan selaras dengan skema pemerataan yang inklusif di lapangan.
“Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan, kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Presiden Prabowo. (ADR)
