JAKARTA, AFU.ID — Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengidentifikasi ketimpangan distribusi kesejahteraan sebagai tantangan struktural terbesar dalam pembangunan nasional.
Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 pun menjadi titik balik untuk menggeser arah pembangunan bagi Presiden RI, Prabowo Subianto.
Kepala Negara menyampaikan, arah pembangunan yang hanya berorientasi pertumbuhan harus menuju implementasi nyata Ekonomi Pancasila yang berpihak pada rakyat kecil.
Prabowo Subianto lantas mengingatkan agar nilai dasar negara tak menjadi slogan seremonial belaka, melainkan wajib mewujud nyata dalam pemerataan ekonomi.
“Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” ungkapnya, Senin (1/6/2026).
“Marilah selalu jujur kepada diri sendiri, kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi,” sambungnya di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Jakarta.
Presiden Prabowo menyadari, keadilan dari efek positif pertumbuhan ekonomi yang positif pada kuartal I-2026 belum terasakan oleh masyarakat.
“Indonesia ekonominya memang tumbuh, tapi apakah itu sudah merata? Sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang,” tuturnya.
Prabowo menyatakan, situasi tersebut seharusnya tak terjadi lantaran Indonesia mempunyai kekayaan agraria dan mineral strategis yang sangat melimpah.
Selain itu, Pemerintah RI sukses mengamankan swasembada pangan nasional sejak akhir tahun 2025 kemarin.
“Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang,” ujar Presiden RI.
“Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, dan komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting,” sambungnya.
“Sekarang, kita sudah swasembada pangan di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap,” kata Presiden Prabowo lagi.
Oleh karenanya, Kepala Negara menegaskan hilirisasi mutlak berjalan demi menghentikan aliran nilai tambah kekayaan alam ke luar negeri.
“Tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita,” paparnya.
“Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandasan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila,” pungkas Presiden Prabowo Subianto. (ADR)
