JAKARTA, AFU.ID — Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menilai transisi energi merupakan bagian integral dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus perubahan iklim.
“Pergeseran paradigma yang sedang pemerintah dorong saat ini bahwa transisi energi itu bukan hanya sebagai agenda saja, tapi juga bagian dari integral dari strategi ekonomi nasional,” kata Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Kemenko Perekonomian Farah Heliantina di Jakarta, Selasa, (28/4/26).
Lebih lanjut, Farah menilai langkah ini juga senada dengan gejolak harga energi global yang dipicu ketegangan geopolitik, utamanya perang antara Iran dengan Amerika Serikat/Israel, yang menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui peralihan ke energi bersih atau hijau.
“Ketahanan energi Indonesia itu tidak bisa lagi hanya bergantung pada satu sumber energi, tapi harus berjalan bersamaan antara energi fosil dan renewable energy. Transisi menuju energi bersih harus sekaligus juga menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru,” ujar dia.
Ia menambahkan transisi energi pun perlu dimaknai sebagai wujud komitmen terhadap lingkungan hidup sekaligus instrumen ekonomi strategis yang secara nyata mendukung pengembangan industri, memobilisasi investasi, serta kemajuan bangsa dalam jangka panjang.
Farah mengatakan, dengan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebesar 8 persen, langkah transisi energi mampu membuka peluang industri dan pekerjaan hijau (green jobs), serta meningkatkan produktivitas.
“Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan yang besar kalau dilihat dari potensinya memang besar sekali. Indonesia tentunya dengan kondisi seperti ini bisa memiliki momentum terhadap industrialisasi kuat terutama industrialisasi yang green,” kata dia.
Oleh karena itu, Kemenko Perekonomian pun mendorong kerja sama para pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan Indonesia ke skala dan kebermanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat dan ekonomi nasional.
Ia juga menyoroti target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GW dalam waktu relatif singkat, sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus mendukung target ambisius 100 persen listrik dari energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dukungan fiskal untuk ketahanan energi sebesar Rp402,4 triliun pada 2026.
“Pemerintah juga telah membuka pintu bagi industri untuk berpartisipasi dalam pengembangan 100 GW peak energi terbarukan dalam tiga tahun ke depan,” kata Farah. (ANT/RHU).
