JAKARTA, AFU.ID - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ultimatum keras kepada jajaran pemerintah daerah mulai dari gubernur, bupati, camat, hingga kepala desa untuk bergerak cepat merespons kebutuhan mendasar masyarakat desa. Prabowo menegaskan, pemerintah pusat tidak akan ragu untuk mengambil alih dan turun tangan secara langsung apabila pemerintah daerah dinilai lambat atau gagal menjawab keluhan warga.
Pernyataan menohok tersebut disampaikan Prabowo dalam peluncuran buku Sepuluh Karya Nyata untuk Negeri sekaligus perayaan HUT ke-50 Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026). Dalam pidatonya, Kepala Negara menyoroti pembangunan akses infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan desa yang semestinya sudah tertangani.
Prabowo mengingatkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, pemerintah telah mengucurkan anggaran Dana Desa sekitar Rp 1 miliar per desa setiap tahunnya. Dengan alokasi dana sebesar itu, fasilitas penunjang publik seperti jembatan yang bernilai ratusan juta hingga miliaran rupiah seharusnya dapat dipenuhi oleh kepemimpinan daerah.
"Dana desa sudah kita berikan, sudah berjalan 10 tahun. Rp 1 miliar satu desa satu tahun. Jembatan di desa harganya mungkin Rp 400 juta rata-rata, Rp 700 juta, Rp 800 juta. Yang besar mungkin Rp 2 M, Rp 3 M. Sesungguhnya semua desa, semua pimpinan desa bisa memenuhi jembatan-jembatan itu," tegas Prabowo.
Presiden menekankan bahwa pemerintah pusat enggan memperdebatkan kesalahan masa lalu atau mencari kambing hitam. Pemerintah memilih memanfaatkan teknologi untuk menyerap laporan warga agar bisa segera dieksekusi. "Kalau gubernur, kalau bupati, kalau camat, kalau kepala desa tidak bisa mengatasi teriakan rakyat di desa, kita tidak segan-segan. Presiden turun tangan, kita memenuhi apa yang diteriakkan oleh rakyat," kata Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo memamerkan capaian pemerintah pusat yang telah membangun mendekati 2.500 jembatan desa di seluruh Indonesia. Selain jembatan, pemerintah mempercepat rehabilitasi sekolah dan fasilitas kesehatan, dengan target memperbaiki lebih dari 70.000 sekolah pada akhir tahun ini dan berlanjut hingga 100.000 sekolah pada tahun depan, serta merenovasi seluruh puskesmas yang puluhan tahun terbengkalai.
Namun, di tengah tekanan dan ultimatum dari pemerintah pusat agar pemda bertindak cepat, sejumlah daerah justru dihadapkan pada realitas fiskal yang krusial. Ketegangan antara tuntutan respons cepat dan kapasitas anggaran daerah kian meruncing seiring mencuatnya isu pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Pemangkasan alokasi dana transfer ini memicu keluhan di level daerah, di mana sejumlah pemerintah daerah kini harus memutar otak lebih keras karena anggaran yang terbatas. Dampak pemotongan TKD tersebut dirasakan begitu berat oleh pemda, hingga membuat beberapa wilayah kesulitan untuk sekadar menutup belanja rutin, termasuk membayar gaji pegawai negeri sipil dan tenaga honorer di daerah. (MAR)
