JAKARTA, AFU.ID - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN sekaligus pengamat kebijakan publik, Muhammad Said Didu, mengutarakan analisis mendalam mengenai munculnya perlawanan keras dari kelompok yang ia istilahkan sebagai "Geng Solo, Oligarki, Parcok, dan Parjo (Geng SOP)". Analisis tersebut disampaikan Said Didu melalui video yang dia unggah di kanal Youtube pribadinya, dan juga dalam unggahan di akun X @msaid_didu, yang diunggah Sabtu (1/8/2026).
Dalam videonya tersebut, Said Didu mengungkapkan, "serangan" Geng SOP ini disinyalir sengaja ditujukan untuk merusak dan melumpuhkan tiga agenda utama atau "Tiga Obor" Presiden Prabowo Subianto, yakni pemberantasan korupsi, penertiban oligarki, serta pengembalian aset-aset negara. Dalam keterangannya, Said Didu menilai bahwa arah pertarungan kini telah mengalami pergeseran situasi politik yang cukup krusial.
"Jika pada awal masa pemerintahan publik berharap Presiden Prabowo dapat secara agresif menertibkan para oligarki, keraguan dalam membenahi faksi-faksi internal justru memicu serangan balik. Kelompok oligarki ini kini dinilai sedang membalas dengan menyerang langsung pusat komando penertiban aset negara yang dipimpin oleh Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin," papar Said Didu.
Melalui unggahan di akun media sosial X miliknya, Said Didu membeberkan lima alasan utama mengapa Sjafrie Sjamsoeddin senantiasa menjadi target sasaran utama serangan media sosial dan pembunuhan karakter oleh Geng SOP. Pertama, karena Sjafrie adalah tangan kanan Presiden Prabowo melalui Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan Badan Industri Mineral (BIM). Kedua lembaga itu, dibentuk Prabowo untuk melaksanakan tiga agenda utama yaitu pemberantasan korupsi, penertiban oligarki perampok negara, dan pengembalian asset negara.
Kedua, Sjafrie adalah loyalitas tunggal hanya ke Presiden, ketiga, Sjafrie bekerja hitam-putih dan tidak ada kompromi ke siapapun. "Keempat, hampir semua perampok negara dan penikmat hasil rampokan terganggu oleh Pak SS, dan kelima ada faksi dalam pemerintahan Prabowo yang jadi pintu kepentingan Geng SOP," cuit Said Didu.
Lebih lanjut, Said Didu menguraikan bagaimana narasi-narasi di media sosial sengaja dibentuk (framing) untuk memojokkan Sjafrie Sjamsoeddin dengan memanfaatkan momentum penetapan tersangka eks-Jampidsus Febrie Adriansyah. Dia menegaskan, posisi Febrie Adriansyah sebagai Ketua Harian Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH) merupakan jabatan ex-officio berdasarkan keputusan presiden, dan bukan merupakan partisan atau "orang dekat" Sjafrie secara pribadi.
"Berbagai narasi spekulatif yang mengaitkan temuan barang bukti kasus hukum Febrie kepada pimpinan pengarah dinilai sebagai upaya jahat untuk merusak kredibilitas tim penertiban aset," jelas Said Didu.
Di sisi lain, fakta hukum dan tata kelola organisasi menunjukkan bahwa penanganan perkara hukum yang menjerat Febrie Adriansyah oleh pihak berwenang berjalan secara independen. Operasional Satgas PKH sendiri dipastikan tetap berjalan secara akuntabel berdasarkan sistem serta mekanisme Perpres tanpa bergantung pada individu tertentu, untuk terus menagih denda administratif dan mengembalikan jutaan hektar lahan hutan serta tambang ilegal kepada negara.
Menutup analisisnya, Said Didu memberikan peringatan keras kepada Presiden Prabowo Subianto agar tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan tegas membersihkan faksi-faksi yang memihak kepada oligarki. Menurutnya, Presiden kini berada pada posisi to kill or to be killed secara politik.
"Apabila langkah pembersihan pusat komando dari intervensi Geng SOP terlambat dilakukan, kekayaan alam Indonesia dikhawatirkan akan terus tergerus dan kedaulatan kepemimpinan negara berisiko jatuh kembali ke bawah kendali kekuatan oligarki," pungkasnya.
MAR
