JAKARTA, AFU.ID - Pemerintah memastikan minyak goreng rakyat merek MinyaKita tidak lagi disalurkan melalui program bantuan pangan. Seluruh pasokan MinyaKita kini diarahkan ke pasar rakyat agar masyarakat dapat membelinya langsung di jalur distribusi umum.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Kementerian Perdagangan telah berkoordinasi dengan produsen minyak goreng, Perum Bulog, dan ID Food untuk memastikan pasokan MinyaKita masuk ke pasar rakyat.
"Jadi, sekarang tidak ada lagi MinyaKita untuk bantuan pangan. Semua akan didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan MinyaKita," ujar Budi di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2026).
Dengan perubahan itu, akses masyarakat terhadap MinyaKita tidak lagi bertumpu pada paket bantuan pangan, melainkan pada ketersediaan barang di pasar. Pemerintah menempatkan pasar rakyat sebagai jalur utama distribusi agar pasokan minyak goreng rakyat tidak terserap ke satu program tertentu.
Budi juga meluruskan status MinyaKita. Menurut dia, MinyaKita bukan minyak goreng subsidi, melainkan produk dari kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) yang harus dipenuhi pelaku usaha sebelum mendapatkan hak ekspor.
"MinyaKita itu minyak DMO, Domestic Market Obligation. Ketika perusahaan mau ekspor maka harus DMO dulu, harus menyediakan MinyaKita," kata Budi.
Kebijakan mengalihkan MinyaKita ke pasar rakyat berjalan bersamaan dengan rencana pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi atau HET MinyaKita. Saat ini, HET MinyaKita masih berlaku Rp15.700 per liter sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024.
Budi sebelumnya menyatakan pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET MinyaKita. Namun, besaran kenaikan harga belum ditetapkan karena pemerintah masih melihat perkembangan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
"Jadi hari ini kita menyepakati akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk MinyaKita, memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya," kata Budi.
Menurut Budi, penetapan HET baru akan mengacu pada pergerakan harga CPO. Pemerintah masih menunggu harga bahan baku minyak goreng itu bergerak lebih stabil sebelum menetapkan angka kenaikan.
"Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO. Memang harga CPO naik kemarin rata-rata Rp15.445, tapi kemarin sempat turun lagi menjadi Rp14.000 sekian, dan kemarin harga TBS juga sempat turun, tapi sekarang sudah mulai naik lagi," ujar dia.
"Jadi kita akan melihat harganya stabil, setelah itu baru ditetapkan berapa angka untuk kenaikan harga eceran tertinggi untuk MinyaKita," sambungnya.
Di luar MinyaKita, pemerintah membuka peluang komoditas pangan lain masuk ke program bantuan atau diserap melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika harganya turun di tingkat produsen. Budi mencontohkan telur ayam yang sempat diserap melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat harganya berada di bawah HET.
"Telur sempat harganya turun kita langsung berkoordinasi dengan MBG. Sehingga telur yang harganya di bawah HET bisa diserap ya di SPPG di daerah setempat," ungkap Budi.
Budi mengatakan pola serupa juga dapat diterapkan terhadap komoditas lain, termasuk ayam, apabila harga di pasar mengalami penurunan.
"Tidak hanya telur, kebutuhan pokok yang nanti turun misalnya ayam. Ayam kalau harga turun juga bisa diserap MBG," katanya. (FAD)
