JAKARTA, AFU.ID — Presiden Indonesia, Prabowo Subianto menyiapkan 29 program prioritas untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Kebijakan ini menyasar kelompok termiskin hingga rentan miskin, yakni warga di desil 1 sampai desil 4. Presiden memaparkannya langsung dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Kelompok nol persen kemiskinan mendominasi dengan 18 jenis bantuan. Program Keluarga Harapan (PKH) menopang 10 juta keluarga miskin, sekolah rakyat menanggung siswa dari keluarga prasejahtera, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah membebaskan uang kuliah tunggal bagi jutaan mahasiswa. Program Indonesia Pintar (PIP), kartu sembako, dan bantuan sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) melengkapi jaring pengaman bagi kelompok rentan.
"Keberpihakan kita kepada orang miskin luar biasa," ujar Prabowo dikutip Selasa (21/7/2026). Program berkategori universal seperti Makan Bergizi Gratis dan Cek Kesehatan Gratis akan menyasar seluruh warga tanpa syarat penghasilan. Sembilan program afirmatif lain menyusul, mulai dari beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sampai sertifikat halal gratis.
Prabowo menyebut mandat rakyat mengharuskan pemerintah menuntaskan persoalan yang ternyata lebih berat dari dugaan. "Kita diberi mandat oleh rakyat untuk hadapi dan selesaikan masalah," katanya di hadapan para menteri. Ia mengakui gaji guru yang rendah dan lapangan kerja yang terbatas masih jadi utang pemerintah.
Di ujung pidatonya, Prabowo melontarkan optimisme soal masa depan ekonomi RI. "We are strong, we are rich, and we will be richer," tegasnya. Ia yakin rangkaian program ini bakal mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem sekaligus mendongkrak daya saing bangsa. Optimisme ini berbenturan dengan sorotan sejumlah lembaga soal keabsahan data kemiskinan yang jadi acuan kebijakan. Metode pengukuran nasional dan internasional kerap menghasilkan potret yang jauh berbeda soal kondisi riil warga miskin RI.
Data Bicara Beda: Klaim Sukses vs Realitas Kemiskinan
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 23,36 juta orang RI masih miskin, atau 8,25% dari total 288 juta penduduk, per pertengahan 2026. Pemerintah menarget angka itu turun ke 6,5-7,5% lewat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, dengan kemiskinan ekstrem ditekan mendekati nol. Sayangnya, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan di bawah pimpinan Budiman Sudjatmiko dinilai oleh sejumlah pihak belum menunjukkan kinerja sepadan harapan Presiden.
Kelas rentan miskin RI justru melonjak 24,12% menjadi 67,93 juta jiwa sepanjang 2026, seiring menyusutnya kelompok menuju kelas menengah. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mengingatkan pertumbuhan ekonomi 5,11%, pengangguran 4,74%, dan kemiskinan satu digit bukan jaminan kesejahteraan riil warga. Lembaga itu menegaskan lapangan kerja formal dan harga pangan stabil jauh lebih penting ketimbang bansos yang sifatnya sementara.
Ironisnya, garis kemiskinan versi BPS sendiri cuma dipatok Rp 641.443 per kapita per bulan — jauh dari cukup untuk hidup layak di kota besar. Standar serendah ini rawan membuat statistik kemiskinan tampak mentereng di atas kertas, meski daya beli rakyat kecil belum tentu membaik. Kesenjangan angka ini menegaskan klaim keberhasilan 29 program Prabowo masih harus dibuktikan lewat kondisi nyata puluhan juta keluarga rentan di lapangan. (NAD)
