Sidang Perdana Dokter Tifa Ditolak, Kuasa Hukum: Dakwaan Cacat Prosedur

JAKARTA, AFU.ID — Tim kuasa hukum dokter Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa menolak sidang perdana kliennya yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (2/7/2026). Mereka menilai pembacaan dakwaan tidak sah karena jaksa belum menyerahkan surat dakwaan dan berkas perkara sebelum persidangan dimulai. 

Tim kuasa hukum dokter Tifa menyatakan kondisi tersebut membuat proses persidangan berlangsung prematur dan bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana. Menurut mereka, hak terdakwa untuk menyiapkan pembelaan tidak dapat dipenuhi apabila dokumen pokok perkara belum diterima.  

Keberatan itu merujuk pada Pasal 75 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Tim kuasa hukum menilai aturan tersebut mewajibkan jaksa menyerahkan salinan surat pelimpahan dan surat dakwaan kepada penyidik, tersangka, dan penasihat hukum pada saat yang sama ketika perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Selain surat dakwaan, tim kuasa hukum mengaku belum menerima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, daftar ahli, barang bukti, hasil forensik digital, maupun dokumen elektronik yang berkaitan dengan perkara. “Hal itu membuat Kami belum dapat menguji syarat formil dakwaan maupun menyusun nota keberatan atau eksepsi secara optimal,” Tim Advokat Pembela dokter Tifa dalam siaran pers, Kamis, (2/7/2026).

"Memaksakan pemeriksaan persidangan tanpa pemenuhan kewajiban hukum ini adalah bentuk pelanggaran nyata yang berdampak langsung pada hak perlawanan dan hak pembelaan dr. Tifa secara adil (fair trial)," tambahnya Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Timur tetap menggelar sidang perdana dokter Tifa dengan agenda pembacaan surat dakwaan. 

Humas PN Jakarta Timur, Immanuel, mengatakan pengadilan telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengamankan jalannya persidangan dan membatasi jumlah pengunjung di ruang sidang. Dokter Tifa menjadi terdakwa dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. 

Sebelumnya, penyidik menetapkan delapan orang sebagai tersangka, tetapi perkara dipisahkan ke dalam dua klaster. Dokter Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Hasiholan Sianipar masuk klaster kedua dengan sangkaan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP dan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sedangkan klaster pertama berisi Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah dengan sangkaan Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 160 KUHP dan pasal-pasal dalam UU ITE. (RAI)