Polri Bantah Penggeledahan Kasus Febrie Wajib Kantongi Izin Jaksa Agung

JAKARTA, AFU.ID — Dalil eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah soal keharusan mengantongi izin Jaksa Agung sebelum penggeledahan dan penyitaan dibantah oleh Polri. Bantahan tersebut disampaikan perwakilan Polri selaku termohon dalam sidang praperadilan Febrie di PN Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2026).

Polri mulanya mengakui adanya perlindungan prosedural bagi jaksa sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025. Meski demikian, tim hukum termohon menyebut ketentuan wajib izin dari Jaksa Agung dalam putusan tersebut tetap dapat diterobos dalam kondisi tertentu. "Keberlakuan norma tersebut tidak dapat lagi dibaca semata-mata berdasarkan rumusan tekstual sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025," ujar perwakilan Polri dalam sidang tersebut.

Ia menjelaskan, Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan yang berstatus inkonstitusional bersyarat telah memuat aturan pengecualian bagi jaksa yang terlibat dugaan pidana, sepanjang penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup. "Izin Jaksa Agung tidak lagi merupakan persyaratan mutlak bagi tindakan tersebut," imbuhnya.

Berdasarkan penafsiran tersebut, Polri menilai tindakan penggeledahan terhadap tempat dan benda yang dikuasai Febrie tidak serta-merta cacat hukum hanya karena dilakukan tanpa izin Jaksa Agung. Polri meyakini langkah penggeledahan yang dilakukan telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Adapun dalam praperadilan ini menempatkan Polda Metro Jaya sebagai Termohon I dan Korps Tipikor Polri sebagai Termohon II.

Kejaksaan Agung turut dilibatkan dalam perkara ini sebagai turut termohon. Kubu Febrie sebelumnya menyoroti dugaan cacat prosedur dalam penetapan tersangka kliennya. Salah satu poin yang dipersoalkan yakni penyitaan emas dan uang di kawasan Sentul yang dinilai tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, penetapan status tersangka Febrie dalam perkara TPPU turut dipersoalkan lantaran tindak pidana asal atau predicate crime dalam kasus tersebut dinilai belum jelas. Dalam petitumnya, tim kuasa hukum Febrie meminta majelis hakim mengabulkan permohonan praperadilan untuk seluruhnya, dengan menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas sejumlah tindakan penyidikan.

Termasuk sprindik Nomor SP.Sidik/2932/VII/RES.3.3/2026/Polda Metro Jaya, Surat Perintah Penggeledahan dan penyitaan di kediaman keluarga Pemohon di Sentul City. Kemudian, surat penetapan tersangka nomor S.Tap/02/VII/RES.3.3/2026/Polda Metro Jaya, tiga Sprindik turunan yang diterbitkan Kejagung (PRIN-43, PRIN-44, dan PRIN-45), hingga Surat Panggilan Nomor SPT-3412/F.2/Fd.2/07/2026.

Seluruh barang, dokumen, dan data yang diperoleh dari upaya paksa tersebut turut dimohonkan dinyatakan sebagai alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Petitum juga meminta majelis memerintahkan penghentian seluruh tindakan penyidikan dan tindakan hukum lanjutan terhadap Febrie, pengembalian barang milik Pemohon dan keluarganya, serta pemulihan nama baik (rehabilitasi) dengan biaya perkara dibebankan kepada negara. (NAD)