KPK Bongkar Modus 'Uang Assalamualaikum' Rp30 Miliar, Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Resmi Ditahan

JAKARTA, AFU.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI, Ma'ruf Cahyono, usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, Kamis (9/7/2026). Ma'ruf langsung mengenakan rompi oranye tahanan KPK dan ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan mulai 9 hingga 28 Juli 2026 untuk kepentingan penyidikan. "KPK melakukan penahanan terhadap MC untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 sampai 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK," ujarnya.

Dalam penyidikan, KPK menyebut perkara bermula ketika Ma'ruf menunjuk dirinya sendiri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Setjen MPR. Selama menjabat, ia juga memanfaatkan seorang kepercayaannya, Zakaria, untuk menghubungi calon rekanan dan mengumpulkan pihak-pihak yang ingin memperoleh proyek.

Menurut penyidik, setiap calon penyedia barang dan jasa diminta menyerahkan fee sekitar 10 persen dari nilai proyek sebagai syarat mendapatkan pekerjaan. Uang tersebut dikenal dengan istilah "uang hangus" atau "uang assalamualaikum". Dari praktik itu, Ma'ruf diduga menerima sekitar Rp7 miliar, baik secara langsung maupun melalui perantara.

Tak berhenti di situ, KPK juga menemukan dugaan pengaturan pemenang proyek. Ma'ruf disebut memerintahkan staf pengadaan agar menunjuk rekanan tertentu melalui mekanisme penunjukan langsung (PL), sehingga perusahaan yang telah ditentukan lebih mudah memperoleh paket pekerjaan. Selain penerimaan fee proyek, penyidik mengungkap Ma'ruf menerima fasilitas akun trading dari salah satu perusahaan pialang yang diberikan oleh rekanan proyek dengan nilai sekitar Rp14,4 miliar.  Ia juga menggunakan rekening nominee atas nama pihak swasta untuk menampung aliran dana sebesar Rp16,4 miliar.

KPK menduga total gratifikasi yang diterima Ma'ruf mencapai sekitar Rp30 miliar. Hingga kini, penyidik menyebut Ma'ruf tidak dapat membuktikan bahwa penerimaan tersebut berasal dari sumber yang sah maupun melaporkannya kepada KPK sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaporan gratifikasi. Atas perbuatannya, Ma'ruf dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (RAI)