Sidang Korupsi Bupati Pati Sudewo: Uang Rp125 Juta Diserahkan dalam Paper Bag

JAKARTA, AFU.ID — Persidangan korupsi Bupati Pati nonaktif Sudewo mengungkap adanya aliran uang Rp125 juta kepada orang dekatnya, Nur Widayat. Uang tersebut diakui berasal dari keuntungan proyek pembebasan lahan Jalur Ganda Solo-Semarang (JGSS) 1 yang dikerjakan kontraktor sekaligus Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Solo, Ferry Septha Indrianto atau Ferry Gareng.

Ferry mengaku menyerahkan uang itu secara tunai kepada Nur Widayat pada Desember 2021. Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, ia mengatakan uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong kertas atau paper bag sebelum diserahkan. "Betul, saya serahkan Rp125 juta kepada Nur Widayat. Saya taruh di paper bag," kata Ferry saat bersaksi, Senin (6/7/2026).

Ferry menambahkan, uang Rp125 juta itu diberikan sebagai bentuk rasa syukur atas proses pembebasan lahan yang berjalan lancar sehingga mempermudah penyelesaian proyek. Ia menegaskan nominal pemberian tidak pernah ditentukan oleh pihak penerima. "Pembebasan lahan berjalan tertib dan cepat, maka saya beri sesuai kemampuan saya. Mereka juga tidak menentukan jumlahnya," ujarnya.

Pemberian uang tersebut bermula ketika proyek pembebasan lahan Jalur Ganda Solo-Semarang yang dikerjakannya telah mencapai sekitar 50 persen. Sebelum bertemu Nur Widayat, ia lebih dulu dihubungi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Dekhy Martin, yang memintanya membantu Nur Widayat. Saat pertemuan berlangsung, Nur Widayat mengaku sebagai orang kepercayaan Sudewo.

Dalam pertemuan tersebut, Nur Widayat juga menyampaikan lokasi proyek berada di daerah pemilihan Sudewo yang saat itu masih menjabat anggota Komisi V DPR RI. Ferry mengaku tidak pernah mengonfirmasi langsung kepada Sudewo mengenai penyampaian tersebut, namun tetap menyerahkan uang karena menghormati permintaan yang diterimanya..

Dalam perkara ini, Sudewo didakwa menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan dengan nilai sekitar Rp3,8 miliar. Ia juga didakwa menerima uang hasil pungutan liar sekitar Rp2,4 miliar yang berkaitan dengan pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati pada periode 2025 hingga 2026. (RAI)