Sidang Korupsi Bupati Pati Sudewo, Camat Sebut Isu Mahar Jabatan Perangkat Desa Dipatok Rp165 Juta

JAKARTA, AFU.ID — Isu pemberian jatah atau mahar dalam pengisian perangkat desa mencuat di persidangan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Seorang camat mengaku pernah mendengar kabar adanya tarif hingga Rp125 juta untuk jabatan perangkat desa dan Rp165 juta untuk posisi sekretaris desa saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (15/7/2026). 

Di hadapan majelis hakim, Camat Margorejo, Priyono, mengaku pernah mendengar isu terkait pungutan dalam proses pengisian perangkat desa pada masa kepemimpinan Sudewo. "Iya saya pernah mendengar, ada tarif Rp125 juta dan Rp165 juta," ujar Priyono. Ia menegaskan informasi tersebut bukan berasal dari pengetahuannya sendiri, melainkan percakapan sejumlah kepala desa sebelum rapat bersama pihak kecamatan. 

Saat didalami jaksa KPK mengenai siapa yang pertama kali menyampaikan isu tersebut, Priyono awalnya mengaku lupa. Namun, setelah jaksa menunjukkan isi BAP, ia membenarkan bahwa informasi itu disampaikan oleh Kepala Desa Banyuurip, Sugito. Menurut Priyono, Sugito saat itu menyampaikan kabar akan adanya pengisian perangkat desa pada akhir 2025 di hadapan banyak orang. Meski demikian, ia tidak langsung mempercayai informasi tersebut dan memilih melakukan konfirmasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati.

Hasil klarifikasi menunjukkan informasi tersebut tidak benar. Priyono kemudian meminta agar isu itu tidak lagi disebarluaskan karena dikhawatirkan memicu keresahan di tengah masyarakat. "Saya sampaikan, isu itu saya kroscek tidak benar. Tolong itu jangan diteruskan karena sekarang situasi di Pati agak tidak baik-baik saja," katanya.

Dalam persidangan yang sama, jaksa juga menanyakan mekanisme pengisian perangkat desa. Priyono menjelaskan kepala daerah memiliki kewenangan memberikan izin pelaksanaan seleksi hingga melakukan pengangkatan. Ketika ditanya apakah isu pengumpulan uang itu berkaitan dengan upaya memperoleh jabatan perangkat desa, Priyono membenarkan bahwa kabar yang didengarnya memang mengarah ke hal tersebut.

Sementara itu, saksi lain yang juga mantan Camat Pati, Didik Rusdiartono, mengaku pernah mendengar isu serupa. Namun, ia menyebut informasi tersebut hanya diperoleh dari media sosial dan tidak mengetahui kebenarannya. Didik juga mengaku tidak dapat memastikan waktu beredarnya isu itu karena ingatannya tidak lagi jelas. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan delapan saksi yang berasal dari jajaran camat di Kabupaten Pati untuk menguatkan pembuktian perkara dugaan pungutan liar pengisian perangkat desa yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo.

Delapan saksi yang dihadirkan KPK dalam persidangan:

• Camat Margoyoso, Mulyanto

• Camat Batangan, Sujono

• Mantan Camat Pati, Didik Rusdiartono

• Plt Camat Kayen, Iman Supiah

• Camat Margorejo, Priyono Arief Fandillah

• Camat Sukolilo, Adrik Sulaksono

• Camat Wedarijaksa, Eko Purwantoro

• Camat Tayu, Imam Rifai