JAKARTA, AFU.ID - Sektor transportasi logistik dan angkutan umum di Jawa Timur kini berada dalam kondisi lampu kuning alias terancam lumpuh total. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar yang meluas dalam dua pekan terakhir telah memicu antrean mengular di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Tak sekadar menyita waktu para sopir, krisis ini mulai memotong pendapatan pengusaha angkutan hingga lebih dari separuh dari kapasitas normal. Sebagai hub utama distribusi barang menuju wilayah Indonesia Timur, kemacetan arus logistik di Jawa Timur diprediksi dapat memicu efek domino terhadap stabilitas ekonomi regional jika pemerintah daerah tidak segera melakukan intervensi regulasi.
Di kawasan barat Surabaya, pemandangan truk-truk kontainer yang parkir mati di lajur kiri jalan protokol menjadi pemandangan harian sejak awal pekan ini. Antrean panjang hingga satu kilometer terpantau di kawasan strategis seperti Jalan Margomulyo dan Simo Pomahan, mengular hingga ke Sukomanunggal dan dekat Gerbang Tol Banyuurip.
Kondisi ini mulai dikeluhkan para pengusaha angkutan truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo). Pihak Aptrindo Jatim, mengatakan, kondisi tersebut memicu keterlambatan pengiriman logistik, hingga memangkas pendapatan pengusaha truk hingga lebih dari 50 persen.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Aptrindo Jatim, Sundoro, mengungkapkan bahwa antrean solar di SPBU berimbas langsung pada rantai pasok barang. Keterlambatan distribusi tidak dapat dihindari. karena armada truk menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengantre BBM.
"Antrean truk di SPBU ini sangat meresahkan pengusaha truk. Aptrindo sedang mengupayakan audiensi ke Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur untuk mengupayakan alokasi solar bersubsidi agar kembali normal," ujar Sundoro, Jumat (26/6/2026).
Menurut Sundoro, kerugian operasional yang diderita pengusaha sangat signifikan, bahkan melampaui separuh dari kapasitas layanan harian. Armada yang biasanya mampu melayani dua hingga tiga kali pengiriman barang per hari, kini hanya mampu menyelesaikan satu kali pengiriman saja. Pemborosan Waktu: Sebagian besar waktu produktif pengemudi truk habis terbuang dalam antrean panjang di SPBU.
Kerugian Finansial: Nilai kerugian operasional ditaksir mencapai lebih dari 50 persen per hari akibat terhambatnya ritase pengiriman. Demi mengatasi krisis ini, Aptrindo Jatim tengah mengupayakan audiensi dengan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur guna meminta normalisasi alokasi solar subsidi.
Ketua DPD Organda Jatim, Firmansyah Mustafa, blak-blakan membongkar pangkal persoalannya. Berdasarkan temuan di lapangan, kelangkaan ini terjadi karena adanya kebijakan tatanan kuota bulanan dari BPH Migas yang menyusut tajam.
"Dibanding bulan Mei, kuota Solar dari BPH Migas yang disalurkan ke Pertamina kemudian didistribusikan ke SPBU pada bulan Juni ini turun sekitar 12 hingga 14 persen. Jadi ini murni persoalan tatanan kuota yang menurun," jelas Firmansyah.
Penyusutan kuota ini menciptakan iklim ketakutan di tingkat pengelola SPBU. Di SPBU Bypass Meri Mojokerto misalnya, volume pasokan dari pusat merosot ekstrem, dari yang biasanya 24.000 kiloliter menjadi hanya 8.000 kiloliter.
Aturan pemerintah yang kaku membuat pengusaha SPBU terjepit. Jika menyalurkan solar terlalu cepat dan melebihi kuota (*over quota*) sebelum akhir bulan, mereka akan dijatuhi sanksi oleh Pertamina. Namun, jika kuota tersisa di akhir bulan, mereka pun tetap disanksi.
Guna menyiasati regulasi ini, banyak SPBU yang terpaksa mengambil kebijakan buka-tutup taktis—hari ini jual, besok libur—serta membatasi pembelian maksimal Rp400 ribu per armada. Strategi bertahan ini berujung pada penumpukan kendaraan besar di badan jalan.
Melihat karut-marut sistem yang ada, Organda Jatim mengusulkan reformasi radikal dalam mekanisme penyaluran subsidi. Sistem pembelian berbasis barcode dinilai gagal menyaring konsumen yang benar-benar berhak. Firmansyah mengusulkan agar pemerintah menghapus sistem barcode dan menggantinya dengan pemfilteran fisik yang bekerjasama dengan Samsat.
Organda Jatim mengusulkan, solar subsidi harus dikunci hanya untuk angkutan umum dan angkutan logistik berplat kuning. Kendaraan pribadi mewah (seperti Innova Reborn atau Fortuner) harus dikeluarkan dari daftar penerima subsidi. Kemudian, truk atau bus yang plat nomor atau pajaknya mati tidak boleh dilayani.
"Kalau pemerintah kesulitan membiayai subsidi solar, pengusaha sebenarnya siap jika harga dinaikkan secara bertahap, asalkan barangnya ada di pasar. Toh sekarang harga oli dan sparepart sudah naik di atas 50 persen. Lebih baik harga naik sedikit tapi barang lancar, daripada murah tapi langka seperti ini," kata Firmansyah.
Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus berkilah bahwa penumpukan yang terjadi murni karena lonjakan aktivitas angkutan logistik secara serentak di awal pekan (Senin dan Selasa). Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyebutkan bahwa hingga Juni 2026, realisasi penyaluran Biosolar di Jatim sebenarnya sudah melampaui 100 persen dari kuota berjalan.
Sebagai langkah jangka pendek, Pertamina mengeklaim telah melakukan akselerasi distribusi ke titik-titik krusial penyerapan tinggi, seperti kawasan dekat pelabuhan dan pintu tol trans luar kota. "Kami sudah menyiagakan dua armada mobil tangki cadangan yang khusus dialokasikan untuk melayani produk Bio Solar di jam-jam sibuk. Kami juga terus berkoordinasi dengan Organda, Aptrindo, hingga jajaran Polda untuk memastikan ketersediaan stok di lapangan," pungkas Ahad.
Meski Pertamina mengklaim telah melakukan mitigasi, pantauan di beberapa SPBU strategis hingga akhir pekan ini menunjukkan antrean belum sepenuhnya terurai. Kini, keputusan berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera mendesak BPH Migas melakukan normalisasi kuota sebelum rantai pasok barang ke Indonesia Timur benar-benar patah.
MAR
