JAKARTA, AFU.ID — Lima belas perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno (BEM UBK) dan Universitas MH Thamrin menemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026). Pertemuan itu berlangsung lebih dari satu jam dan berakhir dengan ultimatum meliputi pemerintah diberi tenggat 5x24 jam untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa, atau aksi susulan akan digelar.
Audiensi ini menjadi tindak lanjut dari aksi demonstrasi bertajuk "Tata Ulang Indonesia" yang sebelumnya digelar mahasiswa UBK di kawasan Medan Merdeka Selatan. Para mahasiswa membawa sederet tuntutan, mulai dari isu ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga kebijakan pertahanan yang mereka nilai bermasalah.
Sebelum mediasi dimulai, diketahui perjalanan mereka menuju Istana tidak mulus. Massa sempat terlibat ketegangan dengan kepolisian di kawasan Tugu Tani hingga Medan Merdeka Selatan. Perwakilan yang akhirnya diterima berjalan kaki sekitar satu kilometer menuju Istana Wapres, dikawal Tim Pengamanan Wapres dan diikuti awak media. Sesampainya di gerbang, barang bawaan mereka diperiksa Paspampres.
Ketua BEM Fakultas Hukum UBK sekaligus koordinator aksi, Muhammad Abdi Maludin, menjelaskan keputusan menerima tawaran mediasi dari Gibran bukan tanpa pertimbangan. Bagi mahasiswa, turun ke jalan saja tidak cukup, aspirasi harus disampaikan langsung kepada pengambil keputusan. "Kami tidak ingin sekadar berteriak di jalanan. Kalau ada pintu yang terbuka, kami masuk. Yang penting tuntutan kami sampai dan tercatat, bukan sekadar didengar lalu dilupakan," kata Abdi.
Dalam pertemuan tertutup itu, mahasiswa menyerahkan memorandum berisi kajian dan tuntutan yang dibagi ke dalam tiga klaster. Klaster pertama mencakup fiskal dan pendidikan, di mana mahasiswa meminta pemerintah menghentikan sementara program MBG serta melakukan audit transparansi anggaran. Mereka juga mendorong agar efisiensi anggaran dialihkan untuk subsidi uang kuliah tunggal (UKT) maupun biaya operasional perguruan tinggi.
Klaster kedua menyangkut hukum dan supremasi sipil. Mahasiswa mengirimkan rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah untuk disampaikan ke DPR RI guna melakukan legislative review terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan. Klaster ketiga berkaitan dengan moneter dan energi, termasuk kritik atas pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga BBM nonsubsidi Pertamax yang dinilai membebani masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Gibran diketahui mencatat langsung poin-poin tuntutan mahasiswa dalam sebuah buku kecil dan berkomitmen meneruskan aspirasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. "Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian kami. Dia akan memberitahukan kepada pimpinan, lebih khusus Presiden Prabowo Subianto. Dia akan sounding lagi," ujar Abdi mengutip janji Gibran dalam pertemuan itu.
Wapres juga disebut akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah program yang tengah disorot masyarakat, terutama MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Namun Abdi menegaskan, janji lisan saja belum cukup bagi gerakan mahasiswa. "Kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5x24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan membentuk pergerakan lanjutan aksi jilid-jilid berikutnya," tegasnya di depan Istana Wapres usai pertemuan.
Abdi menambahkan, mahasiswa akan menilai pemerintah melakukan pengabaian aspirasi publik dan melahirkan cacat legitimasi moral apabila tidak menunjukkan progres konkret hingga tenggat yang diberikan yakni, Jumat (19/6/2026).
Sementara itu, Staf Khusus Wapres membantah adanya kesepakatan formal yang lahir dari pertemuan tersebut. Pertemuan dikategorikan sebagai penyerapan aspirasi, bukan negosiasi yang menghasilkan komitmen tertulis dari pihak istana.
Sebagai informasi, aksi di Jakarta merupakan bagian dari gelombang demonstrasi mahasiswa yang pada hari yang sama digelar serentak di sejumlah kota besar, termasuk Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Medan, dan Makassar, dengan tuntutan yang senada. (NAD)
