Purbaya Tegaskan Reformasi Kebijakan Fiskal Harus Sasar Birokrasi Bersih dan Memihak Rakyat

JAKARTA, AFU.ID — Reformasi kebijakan fiskal nasional menjadi perhatian serius Pemerintah Republik Indonesia (RI), khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan reformasi tata kelola anggaran harus memastikan setiap alokasi dana publik benar-benar berorientasi pada kemakmuran masyarakat bawah.

Momentum Hari Lahir Pancasila tahun 2026 menjadi landasan penting bagi Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengintegrasikan nilai ideologi ke dalam kebijakan fiskal nasional.

Menkeu Purbaya juga menjadikan langkah tersebut untuk merespons disrupsi teknologi dan ketidakpastian geopolitik global.

“Peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali bahwa Pancasila adalah dasar negara, sumber moral pemerintahan, dan penuntun pengabdian aparatur negara,” ungkapnya, Senin (1/6/2026).

Ia menyampaikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai amanat luhur yang menuntut akuntabilitas tinggi, bukan sekadar instrumen penghitungan matematis.

“Bagi Kementerian Keuangan, Pancasila harus hadir dalam setiap kebijakan fiskal, pelayanan, pengawasan, dan setiap rupiah uang negara yang kita kelola, APBN adalah amanat rakyat,” tutur Purbaya Yudhi Sadewa.

Kemenkeu RI juga mengadopsi arahan Pembina Kebijakan Nasional untuk mengoperasikan Ekonomi Pancasila sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Sistem tersebut mewajibkan pelaku usaha skala besar menyokong sektor ekonomi lemah demi memotong ketimpangan sosial.

Guna menyukseskan visi tersebut, Kemenkeu RI berkomitmen memangkas birokrasi dan memberantas segala bentuk penyimpangan anggaran.

“Setiap pegawai Kementerian Keuangan adalah penjaga wajah negara, ketika kita melayani dengan baik, negara hadir dengan martabat,” ujar Menkeu Purbaya.

“Ketika kita menolak penyimpangan dan mengawal APBN dengan cermat, negara hadir dengan integritas serta tanggung jawab,” sambungnya.

Terakhir, Purbaya Yudhi Sadewa menuntut penghapusan ego sektoral antarlembaga demi memperkuat pelayanan publik yang transparan di lapangan.

“Jaga integritas, perkuat pelayanan dan gotong royong, rawat persatuan, hilangkan ego sektoral, serta jadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup di dalam setiap keputusan maupun tindakan,” pungkasnya. (ADR)