JAKARTA, AFU.ID - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa impian rakyat untuk hidup layak hanya dapat diwujudkan melalui birokrasi yang bersih, cepat, dan responsif.
Berangkat dari komitmen tersebut, Kepala Negara memaparkan kerangka perekonomian Indonesia 2027 sekaligus menjatuhkan ultimatum keras kepada jajaran kabinetnya dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 tersebut, Prabowo mengingatkan bahwa harapan masyarakat sejatinya sangatlah sederhana.
Mereka sekadar menginginkan kecukupan pangan, susu untuk anak, kemudahan akses pengobatan, rumah yang pantas, serta jaminan pendidikan yang ditopang oleh ketersediaan lapangan kerja yang memadai.
"Rakyat kita tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya, tapi mereka bermimpi untuk bisa hidup dengan layak, dengan baik," kata Prabowo.
"Mereka bermimpi bahwa orang tuanya bisa dapat pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup. Itu adalah mimpi dan harapan rakyat kita," tuturnya.
Untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik tersebut, Kepala Negara menekankan bahwa pengelolaan kekayaan alam—baik bumi, air, maupun sumber daya di dalamnya—harus dikelola sedemikian rupa agar manfaatnya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Itu adalah cita-cita pendiri bangsa kita, dan hanya itu yang bisa membuat kita tinggal landas mencapai cita-cita kita semua," pungkasnya.
Guna menjamin tercapainya cita-cita kesejahteraan itu, Prabowo menuntut mesin pemerintahannya untuk bekerja ekstra cepat. Ia bahkan secara spesifik menginstruksikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, agar tidak segan memecat pimpinan Bea Cukai jika terbukti berkinerja buruk.
"Menteri Keuangan kalau pimpinan bea cukai tidak mampu segera diganti," tegas Presiden.
Prabowo menolak keras adanya mentalitas bersantai di dalam tubuh pemerintahan. Merespons masih maraknya keluhan pengusaha terkait praktik pungutan liar (pungli), ia mendesak seluruh menteri dan kepala badan untuk segera membersihkan birokrasi di instansi masing-masing dari berbagai penyimpangan.
"Bagsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae," tegasnya.
Sebagai penutup, ia kembali memberikan instruksi tegas bahwa segala bentuk pelanggaran dan praktik yang menghambat ekonomi harus segera ditindak tanpa ragu.
"Jangan ragu-ragu, yang melanggar, tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita," pungkasnya. (FAD)
