PPPK Jadi Korban Anggaran Daerah, Kemendagri Diminta Turun Tangan

JAKARTA, AFU.ID – Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mulai terdampak tekanan anggaran daerah. Di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, ribuan PPPK sempat terancam dirumahkan sebelum pemerintah daerah memilih memangkas penghasilan mereka. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Kementerian Dalam Negeri segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.

Kemendagri juga diminta mencegah pemerintah daerah lain mengambil kebijakan serupa ketika menghadapi keterbatasan anggaran. Permintaan itu disampaikan Cucun kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dalam pertemuan bersama Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Menurut Cucun, kekurangan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk merumahkan PPPK yang telah diangkat dan menjalankan pelayanan publik di daerah. “Tolong semua pemerintah daerah juga disampaikan, tidak ada lagi istilah merumahkan karena kemampuan anggaran di daerahnya kurang,” kata Cucun. Ia secara khusus meminta Kemendagri membantu menangani gejolak di Tidore Kepulauan.

Pemerintah pusat dinilai perlu mempertemukan pemerintah daerah dengan kementerian terkait untuk mencari kepastian pembiayaan gaji dan tunjangan PPPK. Cucun juga meminta pemerintah menjelaskan berapa lama penyelesaian persoalan itu akan dilakukan. Kepastian dibutuhkan agar PPPK penuh waktu maupun paruh waktu tidak terus dibayangi pengurangan penghasilan atau ancaman kehilangan pekerjaan.

Beban pembayaran PPPK, menurut dia, tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah, terutama bagi wilayah dengan kemampuan fiskal terbatas. “Ini harus segera difasilitasi pemerintah pusat, supaya persoalan PPPK penuh waktu maupun paruh waktu tidak terus menjadi beban daerah,” ujarnya. Kemendagri diharapkan memetakan kemampuan anggaran setiap daerah dan menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat. Langkah itu diperlukan agar kebijakan pengangkatan PPPK diikuti dukungan anggaran yang cukup.

Pemkot Tidore Pilih Pangkas Tunjangan

Persoalan PPPK di Tidore mencuat setelah ribuan PPPK dan PPPK paruh waktu menggelar demonstrasi di halaman Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan pada Senin lalu. Mereka menolak rencana pemerintah kota merumahkan pegawai akibat kondisi anggaran daerah. Massa meminta pemerintah mencari solusi lain tanpa mengorbankan tenaga yang selama ini menjalankan layanan publik.

Setelah mendapat penolakan, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen memastikan PPPK dan PPPK paruh waktu tidak akan dirumahkan. Namun, pemerintah kota tetap mengambil langkah efisiensi dengan memangkas tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebesar 30 persen. Tunjangan PPPK dan PPPK paruh waktu juga dikurangi.

“TTP untuk PNS dipangkas 30 persen. Sedangkan PPPK dan paruh waktu tunjangannya yang dipotong,” kata Muhammad Sinen. Kebijakan tersebut membuat PPPK tetap bekerja, tetapi harus menanggung dampak langsung dari defisit anggaran melalui pengurangan pendapatan. Kondisi di Tidore menjadi perhatian karena persoalan serupa berpotensi terjadi di daerah lain yang tidak memiliki cukup ruang fiskal untuk membayar gaji dan tunjangan PPPK.

Cucun meminta Kemendagri memastikan tidak ada lagi pemerintah daerah yang menjadikan PPPK sebagai pilihan pertama untuk dikorbankan ketika anggaran menipis. Pemerintah pusat juga diminta menyiapkan skema pembiayaan agar pengangkatan PPPK tidak berubah menjadi beban yang sulit ditanggung daerah. (FAD)